Tanpa Perda, Potensi PAD PKL di Bangkalan Nol

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BERJEJER: Penataan pedagang kaki lima (PKL) masih berantakan di trotoar depan Pendopo Agung Bangkalan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Peraturan daerah (Perda) tentang Penarikan Retribusi atau Penyewaaan Kios dan Sarana Prasarana (Sarpras) Berjualan belum diterapkan. Sehingga penataan pedagang kaki lima (PKL) belum tertata secara spesifik. Hal ini diungkapkan anggota Tim Penataan PKL Bangkalan Iskandar Ahadiyat, Selasa (12/10/2021). 

Menurutnya, salah satu dampak diaturnya penataan PKL cukup mempengaruhi terhadap keoptimalan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebab hingga tahun 2021, belum ada opsi tempat yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. “Sudah lama kami memang mencari lokasi, tapi tetap tidak ada yang cocok,” ujarnya. .

Dia menuturkan, para PKL memang tidak pernah diminta uang sewa atau pengelolaan dan penanganan. Sebab mereka lebih memilih mandiri. Seperti pengelolaan air, listrik serta kebersihan secara mandiri dan terkoordinir. “Dulu memang di koordinir setiap kelompok, karena mereka hanya menempati lahan pemkab, bukan sarananya,” tuturnya.

Bacaan Lainnya

Tetapi jika memang nanti sudah ada sarpras, maka bukan tidak mungkin ada penarikan retribusi. Sebab, selain menempati sarana yang disediakan pemkab, pengelolaan nantinya juga harus dikoordinir pemkab. “Kalau sudah menempati sarana kios aset pemkab, ya harus sewa atau nanti ditarik retribusinya,” ucapnya. 

Sebab potensi sewa dan pengelolaan tersebut, bisa menambah penghasilan untuk sumber PAD Bangkalan.  Sehingga bisa mendongkrak perekonomian dan penghasilan pemkab. Hanya saja, harus dibuatkan perda yang mendasari kegiatan tersebut. “Buatkan saja dulu perdanya, baru nanti bisa diatur bagaimana teknisnya,” jelasnya. 

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangkalan Moh Hasan Faisol menyampaikan, usulan perda untuk penyewaan kios masih diusulkan, baik yang ada di Stadion Karapan Sapi Moh Noer dan Taman Rekreasi Kota (TRK) di belakang Stadion Gelora Bangkalan (SGB). 

“Saya sudah merancang persiapan untuk pengusulannya, sambil lalu akan dikonsultasikan,” responnya.  

Pihaknya menegaskan, target peningkatan PAD juga menjadi keinginan dan rencana fokus di tahun 2022. Sehingga bisa lebih meningkat, tetapi juga tidak memberatkan para pelaku usaha. “Antara fasilitas dan pendapatan ini harus berbanding sama, kalau fasilitas sarana yang kami berikan bagus, ya PAD harus bagus,” tegasnya. 

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur; Totok Iswanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.