Tanpa Regulasi, Agroeduwisata Bangkalan Gagal Sumbang PAD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BERKUNJUNG: Pengunjung menikmati fasilitas di taman agroeduwisata Bang Jani di Desa Langkap, Burneh, Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Sektor agroeduwisata belum bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Sebab aturan retribusi tidak kunjung diajukan. Padahal, jika jelas regulasinya bisa menambah kekurangan target PAD di tahun 2021. Hanya saja, bagian hukum masih menunggu pengajuan dan proses pembahasan.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Bangkalan Puguh Santoso menuturkan, sejak dibukanya agroeduwisata belum bisa dijadikan sumber PAD. Sebab, belum ada landasan hukum yang mengaturnya. “Karena memang belum ada landasan hukumnya, kami tidak menarik retribusi,” ujarnya, Senin (5/7/2021).

Menurutnya, jika landasan hukum berupa peraturan bupati (perbup) sudah ada, bisa saja hasil dari retribusi bisa menutup kekurangan pada target PAD di tahun 2021. Sebab, setelah dioperasikan pengunjung wisata mencapai ratusan orang. “Kalau sudah ada perbupnya, tentu ini bisa kami tarik untuk tambahan PAD,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya sudah mengajukan permohonan peraturan daerah (perda) tentang retribusinya. Hanya saja, belum diproses dan belum ada tindak lanjut. Padahal, ketersediaan perda mampu menyumbang PAD terhadap pemerintah. Apalagi, memang tidak ada sumber yang bisa potensial untuk ditarik retribusi. “Saya harap tahun ini selesai, paling lambat tahun depan,” harapnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Bangkalan Mashudunnuri menuturkan, dalam data pengajuan perda belum ada pengajuan perda untuk retribusi agroeduwisata. Apalagi, tahapan pembuatan perda dengan retribusi tidak sama. Jika perda tentang aturan, maka yang mengajukan dari OPD ke bupati.

“Kalau di data kami belum ada. Kalau memang ada, tentu kami juga dapat disposisi dari bupati,” paparnya.

Sedangkan untuk perda retribusi, direncanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kemudian, diajukan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selanjutnya, ke bupati dan disposisinya turun ke bagian hukum. “Karena belum ada, tentu kami tidak bisa memprosesnya, mungkin belum diajukan,” tukasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *