Tanpa Sanksi, Operasi Laut Buang Anggaran

  • Whatsapp
KM/ABDUL WAHED-MARAK: Masih banyak nelayan di Kabupaten Sampang yang tidak mengurus izin resmi dibanding yang sudah mengurus.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Penegakan operasi laut terhadap kapal dan perahu nelayan tanpa pas kecil dan pas besar, tidak ditindakan secara hukum. Bahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang tidak memberlakukan sanksi bagi nelayan tanpa surat kelengkapan berlayar itu.

Para pencari ikan itu hanya mendapatkan teguran dan imbauan agar mengurus surat-surat kelengkapan kapal. Sementara, operasi laut tersebut dianggarkan Rp300 juta setiap tahun.

Kepala Bidang Kabid Perhubungan Laut Dishub Sampang Moh. Chotibul Umam mengakui bahwa sebagian besar nelayan Sampang belum memiliki izin lengkap, bahkan jumlah nelayan yang memiliki dokumen kapal tidak lebih dari 30 persen.

“Kami akan terus berupaya memberikan kesadaran kepada nelayan. Ini demi kebaikan nelayan,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah berupaya meningkatkan partisipasi nelayan mengurus izin kapal. Di antaranya, mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada nelayan di kecamatan, kelompok nelayan, dan iklan di radio

“Dua bulan sekali kami menggelar operasi laut di semua wilayah. Dalam operasi itu tidak langsung memberikan sanksi kepada nelayan yang melanggar. Nelayan hanya diberi teguran dan imbauan agar secepatnya mengurus izin kapal,” akunya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsudin mengatakan, Dishub Sampang belum maksimal merealisasikan operasi laut. Pengawasan kelengkapan dokumen kapal nelayan atau izin berlayar tidak berjalan sesuai harapan.

“Minimnya nelayan mengurus izin kapal dan berlayar disebabkan Dishub lemah melakukan pengawasan. Harus ada upaya serius agar nelayan patuh aturan. Misalnya, dishub aktif melakukan sosialisasi dan operasi laut di seluruh wilayah,” katanya.

Berdasarkan data Dishub Kabupaten Sampang, nelayan yang sudah mengurus izin kapal hanya 4.679 orang, baik izin pas kecil maupun pas besar. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah nelayan yang mencapai 15.597 orang. Padahal Izin kapal sudah diatur dalam perda.

“Jika sosialisasi maksimal, kesadaran mengurus izin akan meningkat. Selama ini nelayan bukan tidak patuh, tapi belum paham aturan. Sukses tidaknya pengurusan izin kapal bergantung pada komitmen dishub mendorong kesadaran nelayan agar patuh. Jika pemohon izin kapal meningkat, nelayan akan lebih aman dan nyaman saat melaut,” tegasnya. (awe/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *