oleh

Tantangan Melepas Status Miskin KPM, Pendamping PKH Buat Paguyuban

KABARMADURA.ID, Sampang –  Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Sampang, memiliki paguyuban yang mereka namakan Paguyuban SDM PKH sampang. Abusiri, sebagai ketua paguyuban tersebut, mengungkapkan bahwa paguyuban SDM PKH Sampang tersebut bukan hanya sebagai fasilitator pendataan dan pendampingan penerima PKH.

Namun, mereka juga memiliki itikad gerakan untuk kegiatan sosial lainnya yang tidak dijangkau oleh program PKH. Meski demikian, dengan adanya paguyuban, Abusiri mengaku akan makin mudah mengkoordinasikan dan saling membantu kesulitan antar pendamping PKH.

“Pada dasarnya, secara struktural paguyuban pendamping ini tidak termasuk dalam struktur resmi. Namun, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap peserta PKH dan menangani ketika ada persoalan munculah inisiatif untuk membentuk paguyuban,” ulas Abusiri.

Melalui paguyuban tersebut, diakui Abusiri, para pendamping dan SDM PKH lainnya di sampang sangat mudah untuk melakukan advokasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

“Kejadian dan perilaku antar KPM kan bermacam-macam. Nah, jika ada pendamping yang memahami dan memiliki  solusi terbaik, mereka akan cenderung saling membantu menyelesaikan. Utamanya, jika kejadiannya mirip dengan  yang sudah dialami,” urai Abusiri.

Terlebih, jelas Abusiri,  advokasi  terhadap KPM juga mendorong kemandirian baik melalui pelatihan dan kegiatan lainnya, sehingga para KPM bisa membuka usaha mandiri dan bisa lepas dengan status sebagai KPM PKH.

“Tujuan kami agar masyarakat yang mulanya menjadi KPM PKH akhirnya bisa digraduasi, karena sudah mandiri, sehingga ketika ini berjalan secara maksimal kemiskinan di sampang mengurang,” imbuhnya.

Kendati demikian, untuk kepesertaan PKH ia menuturkan bahwa tidak mempunyai kewenangan, artinya jika ada masyarakat yang layak untuk menerima dan ingin diajukan sebagai peserta PKH tidak bisa dilakukan. Sebab, data KPM PKH tersebut langsung ditentukan oleh pusat, yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun, pihaknya tetap berupaya menyisir masyarakat yang terbilang miskin namun tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat atau daerah, sehingga ketika ada bantuan dari pemerintah maupun pusat akan diajukan.

“Untuk diajukan jadi KPM PKH kami tidak punya kewenangan, tetapi kami tetap berupaya untuk bantuan lain, karena masyarakat itu memang membutuhkan,” tuturnya.

“Saya itu terpilih jadi ketua paguyuban mulai bulan Juli 2020, dan itu atas usulan anggota, dan ini sudah menjadi amanah yang harus dijalankan,” pungkasnya. (mal/bri).

Komentar

News Feed