oleh

Target PAD Sampang Rp1,5 M Terhambat Perbup

Kabarmadura.id/SAMPANG-Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang dalam menerapkan parkir berlangganan tidak berjalan mulus. Sebab, peraturan bupati (perbup) yang mengatur pemberlakuannya hingga kini tidak kunjung selesai.

Data Dishub Sampang menunjukkan, jumlah kendaraan yang akan dikenakan parkir berlangganan atau wajib pajak, meliputi roda dua dan tiga sebanyak 90.618 unit, roda empat 13.930 dan roda enam 152 unit. Namun hingga saat ini, penerapan parkir berlangganan di Kota Bahari terhambat perbup yang tak kunjung selesai.

Kepala Seksi (Kasi) Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dishub Sampang Khotibul Umam mengakatan, penerapan parkir berlangganan di sejumlah objek parkir di Sampang adalah keharusan. Tujuannya, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari jasa parkir. Sayangnya, masih menunggu perbup selesai.

Menurut dia, saat ini perbup yanga mengatur tentang penerapan parkir berlangganan tersebut masih dikaji dan digodok di instansinya. Setelah itu, rancangan perbup tersebut akan diajukan kepada Bagian Hukum Setkab Sampang untuk disempurnakan dan dapat disahkan.

”Untuk rencana penerapan parkir berlangganan ini, kami masih terhambat perbup yang tak kunjung selesai. Saat ini masih digodok,” katanya kepada Kabar Madura, Senin (11/3).

Setelah perbup penerapan parkir berlangganan itu disahkan, Khotip menjelaskan harus  ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang melibatkan tiga instansi, meliputi Pemkab Sampang, Bappedda Provinsi Jawa Timur dan Polri. Setelah itu, baru parkir berlangganan dapat diberlakukan di wilayah hukum kabupaten Sampang.

”Kemungkinan pemberlakuan parkir berlangganan ini, masih di bulan April samai Mei mendatang. Karena saat ini, kami fokus menyelesaikan regulasinya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dasar penerapan parkir berlangganan mengacu kepada potensi kendaraan yang terus meningkat dan menggenjot PAD jasa parkir kendaraan. Pihaknya menyebut, objek parkir yang akan diberlakukan parkir perlangganan tersebar di 87 titik.

Adapun, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam rencana penerapan parkir berlangganan tersebut, mengacu pada peraturan daerah (Perda) Sampang  nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum parkir kendaraan, hanya saja masih menunggu perbup pelaksaan tehnis parkir berlangganan.

”Melalui penerapan parkir berlangganan ini, kami menaikkan target retribusi parkir menjadi Rp1,5 miliar. Sedangkan tahun sebelumnya, target jasa parkir hanya sekitar Rp150 juta,” tukasnya. (sub/nam)

Komentar

News Feed