Target Program Kotaku di Bangkalan Tahun 2022

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) KUMUH: Salah satu lingkungan yang membutuhkan program pusat melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tidak memperoleh program kota tanpa kumuh (Kotaku) di tahun 2021 ini. Padahal banyak sasaran lingkungan atau daerah yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pembenahan. Sebab adanya program itu, bisa mengurangi resiko kampung atau desa kumuh.

Apalagi, menjadi salah satu atensi dari Kementerian Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sehingga tahun 2022 mendatang program tersebut harus ada di daerah yang identik dengan slogan kota salak. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kelola Permukiman (DPRKP) Ishak Sudibyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Penataan Lingkungan Zainal, Rabu (22/9/2021).

Dia mengaku, tidak mengetahui secara pasti mengenai nihilnya program Kotaku di tahun 2021.  Sebab, ketentuan program memang keputusan dari Kementerian. “Tahun ini memang tidak ada, saya tidak tahu pasti kenapa alasannya, yang tau itu Kementerian,” ujarnya. .

Menurutnya, program Kotaku menyasar lingkungan kumuh seperti kota, desa, kelurahan atau kampung yang kumuh. Secara umum, program tersebut cukup bagus.  Sebab bisa membantu pembuatan fasilitas. Sehingga menjadikan lingkungan tetap sehat dan bersih. “Kalau melihat manfaat dan sasarannya saya kira ini bagus, karena bisa membentuk lingkungan yang sehat,” ucapnya.

Pada dasarnya lanjut Zainal memaparkan, di tahun 2020 kemarin Bangkalan memperoleh program Kotaku. Hanya saja, tidak mengetahui secara pasti mengenai detail jumlah penerimanya. Sebab baru dipindah tugaskan di bidang tersebut. Setelah itu, belum memperoleh informasi dari pejabat sebelumnya.

“Saya masih baru sebulan dipindah, tapi seingat saya memang bantuan itu ada di tahun 2020 kemarin,” paparnya.

Dia menegaskan, saat ini sudah melakukan kajian untuk menentukan wilayah dan pengajuan di tahun 2022. Sehingga jika sudah mendekati realisasinya, hanya menunggu persetujuan bupati. “Saya kira banyak yang memang berpeluang mendapatkan program ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa berhasil sesuai sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Syahril salah satu warga di Kecamatan Klampis Bangkalan menuturkan, kampung di sekitar lingkungan nelayan memang rentan menjadi lingkungan kumuh. Sebab, selain kekurangan saluran pembuangan limbah ikan, sarana prasarana (sarpras) cukup minim.

“Limbah ikan dari rumah nelayan ini tidak di manajemen dengan baik, sehingga kerap kali mengganggu warga lainnya,” responnya.

 

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *