oleh

Tarif Rapid Test Dibatasi, Legislatif Janji Ikut Mengawasi

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Setelah terbit surat edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh. Sahur berjanji akan mengawasi pelaksanaannya.

Jika terdapat ketidaksesuaian dengan aturannya, dia akan mengarahkan agar disesuaikan.

“Kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan, maka DPR akan turun, kami akan tinjau dan kami minta untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Achmad Marsuki justru mengaku tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi tarif rapid test. Alasannya, fasilitas kesehatan (faskes) naungan Dinkes tidak pernah menyediakan layanan rapid test mandiri. Sementara yang melayani rapid test mandiri hanya rumah sakit rumah tertentu.

“Kalau kami memang tidak pernah menyediakan layanan rapid test berbayar. Rapid test hanya kita gunakan untuk pelacakan, dan itu gratis tidak berbayar,” ulasnya.

“Kami lembaga yang berbeda, mereka memiliki kewenangan sendiri dalam hal ini. Tapi kalau sudah ada edaran seperti itu yang harusnya dipatuhi,” tutupnya. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed