Tarik Mundur Heru, DPD PAN Pamekasan Pilih Ikuti Rekomendasi DPP

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) Abdul Haq: Ketua DPD PAN Pamekasan

KABARMADURA.ID | PAMEKASANMunculnya dua nama calon wakil bupati Pamekasan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan akhirnya mengambil sikap.  Ketua DPD PAN Pamekasan Abdul Haq mengaku akan mengikuti seluruh kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

Hal itu lantaran Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan telah menyatakan bahwa rekomendasi cawabup Pamekasan dari PAN jatuh kepada H. Fandi. Karena itu, pihaknya akan menarik Sekretaris DPD PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno dari bursa cawabup Pamekasan. Sebab menurutnya, seluruh kader PAN harus loyal dan patuh pada keputusan partai.

“Kami akan menarik mundur Heru dan mengonsolidasikan dengan semua kader. Heru harus legawa dengan keputusan partai,” ucap pria yang akrab dipanggil Dulhaq itu.

Kendati tidak ada syarat rekomendasi dari DPP dalam pergantian antar waktu (PAW) kepala atau wakil kepala daerah itu,  namun pihaknya akan tetap mengikuti seluruh kebijakan DPP PAN, termasuk tentang rekomendasi cawabup untuk H. Fandi. Dia menilai, DPP PAN memiliki pertimbangan lebih komprehensif atas keputusan itu.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan itu mengaku kenal baik dengan H. Fandi. Dia merupakan kader PAN yang loyal, pengurus DPD PAN Sampang. Sedangkan dukungannya kepada Heru sebelumnya, lantaran dia tidak tahu bahwa rekomendasi DPP jatuh kepada H. Fandi.

“Awalnya Heru, tapi karena ada rekomendasi partai, ya kami sami’na wa atho’na terhadap keputusan partai,” ujarnya.

Mengingat PAN hanya memiliki dua kursi di DPRD Pamekasan, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi politik. Namun yang pasti, kader PAN yang direkomendasi oleh DPP wajib untuk didukung. Tidak hanya itu, calon yang direkomendasi oleh DPP juga harus memiliki rasa tanggung jawab dalam memperjuangkan kemenangannya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Sekretaris DPD PAN Pamekasan Heru Budi Prayitno tidak bisa dikonfirmasi. Namun sebelumnya, Heru menyatakan bahwa dalam teknis PAW kepala atau wakil kepala daerah tidak diperlukan rekomendasi dari DPP. Sebab rekomendasi semuanya keluar dari partai koalisi gabungan.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *