Tekan Angka PMI Nonprosedural dengan Perkuat Birokrasi

  • Whatsapp
REFORMASI: Bupati Pamekasan Badrut Tamam saat memberikan sambutan dalam kegiatan rapat kerja membahas penanganan PMI non-prosedural (PMI NP).

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Bupati Pamekasan Badrut Tamam berencana menekan tingginya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan cara reformasi birokrasi total.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengawalinya dengan menggelar rapat kordinasi mengenai kerja sama keimigrasian, bersama Direktoral Jenderal Imigrasi, organisasi internasional dalam penanganan PMI non-prosedural (PMI-NP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Mandhepah Agung Ronggosukowati Pamekasan, Selasa (27/8/2019) itu, Baddrut mengungkap, dalam 3 tahun terakhir, selalu ada penurunan PMI asal Pamekasan yang dideportasi.

Pada tahun 2016, ada 1400 orang yang dipulangkan, tahun 2017 berkurang menjadi 900 orang dan tahun 2018 jadi 120 orang.

Dijelaskan, terdapat lima jenis sosiologi masyarakat Pamekasan untuk menempuh cita-citanya. Pertama, ingin terpenuhi kebutuhan hidupnya, ingin memiliki rumah yang berkumpul  dengan keluarga, yang ketiga ingin punya biaya pendidikan anaknya di lembaga pendidikan, kemudian ingin melaksanakan ibadah haji dan kelima ingin punya kendaraan untuk alat transportasi.

Selain itu, ada beberapa ada faktor yang menyababkan masyarakat ingin berangkat kerja ke luar negeri. Di antaranya, kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, belum adanya transpormasi edukasi yang cukup tentang bahaya PMI nonprosedural, dan utamanya masyarakat ingin terpenuhi kebutuhan hidupnya.

“Dari tiga hal tersebut, pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang bisa menajawabnya,” jabarnya.

Dengan begitu, lanjut Baddrut, Pemkab Pamekasan harus melakukan reformasi birokrasi aparatur. Yakni, pemerintahan yang mendekat dan menyatu dengan masyarakat.

“Pemerintah harus tahu beberapa keinginan utama yang dicita-citakakan oleh masyarakat, baru kemudian mencari solusi terhadap yang dinginkan itu,” ungkapnya.

Karenanya, pemkab terus melakukan perbaikan dalam segala aspek dan melayani dengan cepat. Caranya, dengan beberapa program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di desa-desa. Selain itu, juga akan mendorong desa untuk menjadi pusat UMKM.

“Untuk mewujudkan yang dinginkan tersebut perlu sinergitas dari semua pihak dan instansi, sehingga Pamekasan menjadi kabuapten yang hebat,” pungkasnya. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *