KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memprediksi luas areal tanam lahan tembakau pada tahun 2023 sebanyak 25 ribu hektar. Namun data itu sifatnya belum final, karena perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut lintas sektor supaya bisa diukur dengan total kebutuhan tembakau.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DPKP) Pamekasan Ajib Abdullah melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Sarana Pertanian Slamet Supriyadi menyampaikan, pemetaan lahan pertanian tembakau diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022 berkisar 13 ribu hektar. Sedangkan di 2023 ditaksir 25 hektar dari total 62 ribu hektar pertanian.
“Pemetaan lahan tembakau bekerja sama dengan pemangku kebijakan lainnya, jadi kami ingin mengetahui berapa rencana pembelian tembakau, biasanya nanti bulan April dan Mei, kami petakan sesuai dengan areal yang ada,” paparnya, Kamis (30/3/2023).
Untuk pemberdayaan petani tembakau, terus dilakukan pembinaan dari setiap penyuluh pertanian. Setidaknya ada 120 penyuluh yang tersebar di 13 kecamatan.
Diakuinya, pada 2023 ini, jenis pupuk urea tidak lagi masuk jenis pupuk yang disubsidi. Kebijakan itu terbit tahun 2022 lalu melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Sehingga ada alternatif yang disiapkan, di antaranya alokasi pemberian pupuk dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023. Nilainya Rp4 miliar. Ditambah bantuan pupuk berjenis NPK sebanyak 120 ton dari Pemprov Jatim.
“Untuk tembakau tidak direkomendasi untuk penggunaan pupuk jenis urea. Tapi untuk bantuan yang akan diberikan nanti NPK untuk masalah mereknya masih belum,” ujarnya.
Diakui Slamet, bantuan itu tidak memungkinkan menyasar semua kelompok tani (poktan) yang berjumlah 1.114 poktan. Bantuan itu hanya untuk 200 poktan. Sedangkan bantuan 120 ton NPK dari Pemprov Jatim akan diberikan kepada 37 poktan.
“Poktan yang sudah dapat dari provinsi tidak akan dapat dari kabupaten. Semua bantuan masih proses semua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail menyampaikan, kebijakan tidak memberikan kuota pupuk bersubsidi untuk tembakau sangat merugikan petani tembakau.
Sebab komoditi tembakau juga menunjang pendapatan negara berkisar Rp218 triliun. Bahkan Rp115 triliun di atraranya disumbang dari Provinsi Jawa Timur.
“Alokasi untuk bantuan pupuk Rp4 miliar itu kalau perlu ditambah, karena perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kita besar,” urainya.
ALTERNATIF TEMBAKAU TANPA PUPUK BERSUBSIDI
- Permentan 10/2022 meniadakan jatah pupuk untuk tembakau
- Petani tembakau Madura disebut bakal alami kerugian
- Pemkab Pamekasan berupaya membantu pupuk alternatif
- Anggarannya disediakan Rp4 miliar dari APBD
- Ditambah bantuan 120 ton NPK dari Pemprov Jatim
- Sayangnya, bantuan hanya untuk 200 poktan dari 1.114 poktan di Pamekasan
- Sedangkan bantuan 120 ton NPK dari Pemprov Jatim untuk 37 poktan
- Produksi tembakau di 2023 ditaksir 25 hektar dari total 62 ribu hektar pertanian
- Meningkat dua kali lipat dari 2022 yang berkisar 13 ribu hektar
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Wawan A. Husna
