oleh

Temuannya Dimentahkan Inspektorat, Komisi A Minta Absensi Finger Print Diganti Face Print

Kabarmadura.id/Bangkalan-Polemik hasil sidak anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan masih berlanjut.

Komisi yang membidangi pemerintahan itu, langsung memanggil Inspektorat, Satpol PP dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan.

Sehari sebelumnya, temuannya tentang tindakan indisipliner sejumlah pegawai dan camat Burneh, dimentahkan oleh rombongan Inspektorat tersebut. Saat itu, pada hari Senin (6/1/2020), rombongan Inspektorat ikut apel di kantor Kecamatan Burneh dengan tingkat kejadiran 90 persen.

Hal itu, yang dijadikan dalih untuk mementahkannya temuan Komisi A tiga hari sebelumnya atau pada Jumat (3/1/2020) lalu, yakni mendapati kantor Kecamatan Burneh kosong tanpa pegawai dan camatnya saat jam kerja.

Akhirnya, pada Selasa (7/1/2020), Komisi A memanggil Inspektorat, Satpol PP dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan. Pemanggilan itu akhirnya dipenuhi tiga institusi Pemkab Bangkalan itu.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujibburrahman mengatakan, ingin ada pengembangan dari temuannya tersebut, dan diproses lebih lanjut. Setidaknya, kata dia, harus ada sanksi dari Inspektorat.

Menurutnya, jika Inspektorat sekadar memastikan dengan ikut apel dan menyatakan tidak ada pelanggaran indispliner, bahkan tidak ada sanksi tegas, Mujib menduga, ada “main mata” dengan pihak Inspektorat.

“Kamia inginnya diproses dan diberikan sanksi tegas. Kami benar-benar melihat tidak ada orang di sana saat jam kerja. Bahkan sampai tukang kebunnya pun gak ada. Kalau tidak diberikan sanksi, ada mainlah berarti. Jangan sampai main mata,” terangnya.

Pokitikus dari Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa tidak percaya dengan instansi di kecamatan maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak membolos pada jam kerja. Dia menduga, masih banyak pegawai yang membolos pada jam kerja di semua OPD dan instansi pemerintahan.

“Kami nyatakan tidak percaya di semua OPD itu tidak ada pegawai yang tidak membolos di jam kerja,” paparnya.

Untuk menimilasir hal tersebut, dirinya meminta agar ada penggantian sistem absensi di tiap OPD dan instansi. Hal ini agar jika ada yang membolos di jam kerja, bisa ketahuan. Lelaki yang kerap disapa Abah Mujib ini mengatakan, penggantian absensi tersebut dari finger print menjadi face print.

“Finger print itu masih bisa diakali, kalau face print kan tidak. Dan tambah satu lagi, aktifkan CCTV agar tahu siapa yang kabur membolos,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDA Bangkalan Ari Murfianto yang menanggapi hal tersebut menagatakan, masih menunggu rekomendasi dari Inspektorat. Pasalnya, kejadian tersebut masih menjadi atensi bagi pihaknya. Ia juga menngklaim telah terjun langsung melihat ke Kecamatan Burneh. Namun, kasus tersebut tetap diproses.

“Kasus ini prosesnya berjenjang, mulai dari staf, kasi dan sekcam serta camatnya. Nanti dari keterangan mereka, bisa ketahui seberapa besar tingkat kesalahannya,” ucapnya.

Jika langsung diberikan tindakan tegas, dia khawatir ada yang tidak di kantor karena penugasan di desa untuk membantu penyusunan APDes 2020 atau hanya staf lainnya ikut-ikut. Sebab, pada saat dirinya meninjau langsung pada hari Senin, mereka mengatakan, saat hari Jumat tanggal 3 Januari sedang ditugaskan ke desa membantu penyusunan APBDes 2020.

“Jadi saknsinya nanti tidak bisa dipukul rata. Jika sudah terbukti akan kami berikan tindakan. Jika pihak staf cukup di kecamatan, nanti yang akan memberikan sanksi pihak kecamatan. Jika camatnya terlibat, nanti sanksi camatnya dari pimpinan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Joko Supriyono  mengaku, setelah mendengar adanya hal tersebut. Pihaknya sudah memastikan ke lapangan dengan ikut apel langsung pada hari berikutnya, Senin.

Dalam apel tersebut, kata Joko, absensi 90 persen dan berjalan seperti biasanya. Hal itu karena setelah pemberitaan, membuat mereka jera dan hadir semua.

“Untuk alasan karena ditugaskan di desa, suratnya belum kami minta. Tetapi absensinya pada hari itu (Jumat, red) hadir semua,” tuturnya.

Sedangkan untuk sanksinya, dirinya akan menunggu petunjuk dari pimpinan yakni bupati Bangkalan. Sehingga, saat ini pihaknya belum bisa memberikan sanksi apa yang sesuai dengan pelanggaran kedispilanan tersebut.

“Sanksinya saat ini tentunya teguran, tetapi untuk sanksi lebihnya apa. Kami masih menunggu petunjuk pimpinan,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed