oleh

Dua Disdik di Madura Kompak Tidak Tahu-menahu: Tenaga Honorer Sengaja Tidak Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Kabarmadura.id-Kendati Disdik Sampang berdalih bahwa soal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan guru honorer merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing, namun  mereka masih dibantu tunjangan transportasi dengan kisaran Rp350 ribu per bulan, diberikan setiap triwulan.

Disdik Sampang mencatat, guru sukarelawan (sukwan) atau guru tidak tetap (GTT) sebanyak 2.000 orang. Jumlah itu hanya yang memenuhi syarat. Jika sebaliknya, tidak terdata. Pasalnya, yang terdata hanya yang memenuhi jam mengajar.

“Yang tahu guru honorer jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini hanya pihak BPJS, karena mereka mendaftar secara mandiri, kami tidak memfasilitasinya,” timpalnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Sampang Teguh membenarkan bahwa honor GTT dibayar berdasarkan masa kerja dan jam mengajar.

Namun subsidi dari Pemkab Sampang sebesar Rp350 ribu itu, hanya untuk guru honorer yang sudah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) yang merupakan nomor induk bagi seorang guru atau tenaga kependidikan (GTK).

“Kalau untuk mendapatkan BLT ini persyaratannya harus peserta BPJS Ketenagakerjaan, kami belum tahu, apakah teman-teman guru honorer sudah memiliki atau tidak, karena kita tidak mendaftarkan dan selama ini belum ada koordinasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sampang Ahmad Mawardi mengatakan, jika memang benar ada bantuan untuk guru honorer itu, tentunya sangat membantu sekali, baik BLT maupun kuota internet. Namun hingga sekarang belum ada informasi dari kalangan guru yang mendapatkan bantuan tersebut.

Ketentuan penyaluran bantuan kuota itu, setiap sekolah harus menginput nomor pribadi dari para siswa dan guru ke data pokok pendidikan (dapodik). Hal itu sudah dilaksanakan oleh sebagian lembaga sekolah.

“Bantuan untuk guru honorer ini, terlebih BLT sangat ditunggu-tunggu, karena tanggung jawab mereka tidak jauh berbeda dengan guru yang berstatus ASN, kami harap bantuan ini segera terealisasi,” harapnya.

Terpisah, Kepala Kemenag Sumenep Juhedi melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Zainurrosi mengatakan, untuk guru madrasah non-PNS di Sumenep ada 19.882 orang. Pihaknya juga tidak mengajukan mereka untuk mendapa subsidi gaji ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, diklaim tidak ada kaitannya dengan Kemenag.

“Semua guru tidak ada di daftar BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin juga menegaskan tidak mengajukan 546 guru non ASN tingkat SMA/SMK di Sumenep ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Yang ada urusannya dengan ketenagakerjaan yaitu Disdik Sumenep, tingkat SD/SMP,” tegasnya.

Dua Disdik Kompak Tidak Tahu-menahu

Janji Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah untuk memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada tenaga kerja di Indonesia, rupanya tidak disambut baik empat kabupaten di Madura.

Kondisi itu membuat mereka terancam disisihkan dari penerima manfaat bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) itu.

Bahkan, informasi tentang jumlah guru non ASN yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Kondisi itu terjadi di Bangkalan dan Sampang.

Saat dikonfirmasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, didapat informasi bahwa belum memprioritaskan pemberian bantuan kepada guru di pelosok yang berstatus honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN).

“Setahu saya tidak ada program bantuan untuk guru honorer. Itu bagian keuangan kalau bantuan,” kata Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Moh Bakrun, Senin (7/9/2020).

Bantuan yang didapat bagi guru honorer tergantung apakah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Namun dia tidak tahu-menahu jumlah guru honorer yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya, tidak ada program yang mewajibkan guru honorer harus mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Bantuan yang didapat guru honorer bagi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dapat bantuan dari program BLT itu,” terangnya.

Sebagaimana penegasan Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika, bahwa gaji guru honorer dan kesejahteraan lainnya diserahkan ke masing-masing sekolah. Bahkan, pihak sekolah juga bisa mengambilkan anggaran dari dana BOS untuk membantu pembelian pulsa atau kuota paket internet.

“Sekolah diperkenankan menganggarkan pulsa maupun paket data untuk guru dan siswa. Namun tidak diwajibkan,” tukasnya.

Sikap acuh juga terjadi di Sampang, Bahkan, guru honorer tersebut tidak terfasilitasi. Mereka diminta mendaftar secara mandiri.

“Kami tidak ikut-ikutan mendaftarkan guru non ASN ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, guru yang bersangkutan harus mendaftar sendiri, dan kami tidak tahu sudah berapa yang menjadi peserta dan tidak,” ucap Plt Kepala Disdik Sampang, Nur Alam  (7/9/2020). (TIM KM)

Komentar

News Feed