Teologi Antikorupsi

  • Whatsapp

Oleh: Mohammad Suhaidi, M.Th.I*)

Mukaddimah

Kasus-kasu korupsi sepertinya terus menjadi hantu menakutkan bagi masa depan bangsa ini. Sejumlah kasus korupsi yang cukup besar, mencuat ke public dalam beberapa bulan terakhir ini, seperti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, kasus penyuapan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang mencapai 500.000 dolar AS (sekitar Rp. 7.3 miliar), dan yang terbaru adalah kasus korupsi ekspor benih lobster (benur) yang dilakukan mantan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kasus-kasus besar korupsi telah menjadi hantu menakutkan dalam kehidupan bangsa ini, misalnya dugaan korupsi bailout Bank Century, dugaan korupsi proyek Hambalang, dugaan korupsi proyek pengadaan al-Qur’an, dan kasus korupsi haji di lingkungan Kemenag RI. Hal itu merupakan peta yang cukup sahih tentang gambaran perilaku korupsi besar  dalam kehidupan bangsa kita: bangsa Indonesia. 

Kasus-kasus yang disebutkan di atas, tentu saja tidak mengenyampingkan kasus-kasus korupsi besar lainnya yang terjadi, apalagi perilaku korupsi “kecil” yang juga menghantui perjalanan bangsa ini, khususnya di daerah. Memang tak perlu ada pembagian; korupsi besar dan kecil, karena perilaku korup tak mengenal besar dan kecil. Semua perilaku korup tetap termasuk dalam katagori kejahatan kaffah, bukan hanya sebagai kejahatan sosial, tetapi juga kejahatan moral. Problem inilah yang saat ini tengah menghantui dinamika sosial kebangsaan kita. Perilaku korupsi tidak hanya menjadi perilaku bagi mereka yang terpaksa melakukannya, melainkan – seakan – telah menjadi karakter bagi mereka yang tidak sadar bahwa korupsi merupakan penjajah yang sedang menggerogoti nasib bangsa ini menuju jurang kehancuran yang sempurna.

Dari sekian dugaan kasus korupsi yang terjadi, yang lebih menarik kasus korupsi yang terjadi dalam lingkungan dua institusi penjaga moral bangsa, yaitu dunia pendidikan dan apalagi di bidang keagamaan, seperti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan al-Qur’an dan Haji. Artinya, dibandingkan dengan dugaan korupsi di wilayah yang lain, kasus pengadaan al-Qur’an dan Haji yang sedang ditangani KPK saat ini, layak untuk ditempatkan sebagai berita “terpanas” dalam wacana pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Sebab, kedua kasus tersebut tidak saja menggambarkan tentang jumlah anggaran yang dikorup, melainkan karena al-Qur’an dan Haji merupakan simbol agama yang sangat penting. Korupsi yang terjadi pada dua hal ini, menjadi menarik untuk memberikan kesimpulan tentang perilaku korup yang melanda bangsa ini – meminjam istilah Bang Haji Rhoma Irama: “ TERLALU!” 

Korupsi: Definisi dan Dalil Antikorupsi

Secara sederhana korupsi berarti menyalahgunakan wewenang dan amanah yang diberikan dengan cara yang salah dan tidak benar. Yang lebih sederhana, korupsi dalam tafsir orang awam sudah akrab diyakini sebagai perbuatan dan perilaku mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi, sehingga bisa merugikan rakyat secara umum. Intinya, korupsi identik dengan perbuatan negatif (buruk, jahat, tidak jujur, tidak bermoral, dan penyimpangan). Sementara dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam konteks itu, korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan tanggungjawab yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Di sinilah titik tekannya. Korupsi tidak hanya sekadar perubatan buruk, melainkan perbuatan dengan kandungan kejahatan yang sangat besar, karena implikasi yang ditimbulkan berkaitan dengan nasib orang banyak, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tidak heran apabila perilaku korup pada gilirannya diasumsikan sebagai perbuatan dengan kejahatan yang sangat kompleks. Jadi setiap perbuatan yang masuk dalam katagori merugikan orang lain, pada dasarnya merupakan bentuk lain dari perilaku korup. Dalam fiqh Islam, terdapat beberapa bentuk korupsi, antara lain pencurian, penggunaan hak orang lain tanpa ijin, penyelewengan harta negara (ghanimah), suap menyuap, khianat, dan perampasan. 

Semua perbuatan koruptif tersebut,  sejatinya sudah ditegaskan oleh agama sebagai perbuatan yang tercela dan terlarang, sehingga setiap kegiatan koruptif – secara langsung ataupun tidak – oleh agama sudah dianggap sebagai pelanggaran dan harus mendapatkan hukuman yang tegas. Dalam beberapa  ayat yang ada, agama kerapkali mengecam setiap perbuatan koruptif dengan jelas, bahkan untuk mencegah perbuatan koruptif itu, agama juga memberikan aturan teknis yang keras, salah satunya melalui ayat potong tangan bagi seseorang yang melakukan tindakan pencurian di atas batas yang telah ditentukan. Berikut ayat-ayat antikorupsi yang disebutkan dalam  QS. Ali Imran ayat 161, QS. Al-Baqarah ayat 188, dan QS. Al-Anfal ayat 27.

 

Dalam keterkaitan itu, agama sudah sangat jelas menganggap perilaku korupsi sebagai perbuatan yang terkutuk dan harus ditinggalkan, karena berbuat korup pada hakikatnya merupakan bentuk perlawanan nyata terhadap ajaran ideal moralitas agama. Semua bangsa dan negara saat ini tengah berjuang keras untuk bebas dari perilaku korup itu, bukan hanya Indonesia, tetapi negara lain juga memiliki orientasi yang sama bahwa korupsi harus dihancurkan. Bahkan, disebutkan bahwa populasi masyarakat dunia, separuh lebih bahwa korupsi yang terjadi di sektor publik menjadi masalah yang sangat serius. Bahkan negara Liberia dan Mongolia merupakan dua negara dengan tingkat korupsi yang paling tinggi dibandingkan dengan negara yang lain. Masyarakat di dua negara tersebut, 90 % yakin bahwa korupsi di sektor publik telah menjadi masalah krusial yang sangat kompleks.

Agama Antikorupsi : Dari Teks ke Praktek

Agama apapun, apalagi Islam, pasti memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Qur’an dan hadist telah menyinggung masalah itu dengan sangat serius, mulai mengecam, melarang sampai pada model hukuman yang harus diberikan terhadap pelaku korupsi. Intinya, Islam sangat antikorupsi dan menganggap perilaku itu sebagai perbuatan fasad yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Maka korupsi atau apapun namanya yang merugikan orang lain, oleh agama dianggap sebagai musuh yang harus ditumpas. Secara subtansial, agama mengidealkan tatanan kehidupan yang seimbang dan kehidupan tanpa perilaku fasad (korup), sehingga terbangun kehidupan yang tenteram.

Akan tetapi,  spirit kehidupan ideal tanpa korupsi itu dalam konteks agama hanyalah teks wahyu  (ajaran) yang diam dan tak mungkin bergerak seideal pesan yang disampaikan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mampu menggerakkannya dengan baik. Dengan kata lain, pesan antikorupsi yang dituangkan dalam al-Quar’an dan hadist adalah teks tertulis yang membutuhkan tangan panjang umat manusia untuk mempraktekkannya menjadi aksi nyata, sehingga pesan agama itu akan terbukti dengan baik. 

Disinilah letak peran penting agama dalam mendorong pemberantasan korupsi dalam kehidupan nyata umat manusia. Menurut Azyumardi Asra (Kompas/5/9/2003), bahwa dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang-sekali lagi-juga amat dikutuk Allah SWT.

Oleh karena itu, agama hanya memberikan pijakan dan dasar bagi umatnya untuk meninggalkan perilaku korup dan memeritahkan untuk diberantas untuk membangun tata kehidupan yang sejahtera, damai dan tenteram. Agama memberikan mandat kepada umatnya untuk menjadi agen antikorupsi dalam bentuknya yang bermacam-macam. Selanjutnya, praktek pemberantasan korupsi itu menjadi tanggungjawab orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk ditindaklanjuti menjadi kegiatan amar ma’ruf nahi munkar. Sebab, sangat jelas, perilaku korup adalah nama lain dari kemungkaran yang ditentang oleh agama. 

Untuk itu, sisi amar ma’ruf yang bisa dilakukan adalah dengan cara memperkuat sistem agar perilaku korup tidak terjadi, karena sistem yang membuka ruang dan kesempatan, itulah yang membuat seseorang berani menjadikan dirinya sebagai koruptor. Selain itu, ketegasan hukuman bagi koruptor juga harus bisa menimbulkan efek jera bagi koruptor, bukan hanya sekadar hukuman yang pada dasarnya hanya memberikan kesempatan berikutnya untuk melakukan kegiatan yang sama. Selama hukum tegas, selama itu pula perilaku korupsi akan bisa diminimalisir.

*) Penulis adalah Penyuluh Antikorupsi Tersertifikasi LSP KPK & Dosen STKIP   PGRI Sumenep

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *