oleh

Teori Membangun Imajinasi Kolektif

Oleh Indah Noviariesta *

Ada ungkapan menarik dari sisi linguistik, ketika bertemunya etnis Jawa dan Sunda dalam satu wilayah (Banten) terdapat banyak kosakata yang memiliki arti berbeda. Orang Jawa Banten menyebut pisang sebagai ‘gedang’, sedangkan bagi orang Sunda, gedang itu adalah ‘pepaya’. Orang Sunda Banten menyebut angka sembilan dengan kata ‘salapan’, sedangkan dalam bahasa Indonesia mengandung arti ‘delapan’. Begitupun kata ‘padu’ dalam bahasa Jawa yang berarti ‘bertengkar mulut’, tetapi dalam bahasa Indonesia mengandung arti positif, yakni akrab dan bersatu-padu.

Pihak kolonial Belanda pernah menyebut tempat ibadah sebagai ‘langgar’ yang berarti mushala atau masjid. Di wilayah utara, sebutan langgar masih dipakai oleh masyarakat setempat, sebagaimana sebutan Kota Banten yang dijuluki ‘Banten Lama’ dalam artikel “Membangun Akal Sehat” (Kompas, 24 April 2018). Penggunaan kata ‘lama’ dipakai pula oleh rezim Orde Baru, agar mengandung kesan dalam imajinasi masyarakat sebagai ‘kuno’ dan ‘usang’. Itulah awal mulanya, mereka menjuluki masa pemerintahan Soekarno sebagai “Orde Lama”.

Sewaktu diinterogasi oleh para petinggi militer di tahun 1965, sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang banyak menulis karya sastra berlatar sejarah menegaskan, bahwa Indonesia akan sulit menjadi negara komunis karena faktor konservatifitas masyarakat kita, “Lalu, apakah Anda tahu tentang peristiwa Lubang Buaya?” tanya interogator.

“Saya tidak tahu apa-apa,” jawab Pramoedya sambil menggelengkan kepalanya.

“Jadi, apa pendapat Anda tentang peristiwa Lubang Buaya itu?” Sejak saat itu, istilah ‘Peristiwa Lubang Buaya’ kemudian dimasyarakatkan oleh pihak pemerintah, dan selanjutnya mengkristal menjadi kata ‘Museum Lubang Buaya’.

“Kalau saya diberi kesempatan untuk menjawabnya, mungkin dalam beberapa tahun lagi akan bisa saya jawab,” tegas Pramoedya.

Ternyata, waktu beberapa tahun lagi tidak mungkin dijawab secara terbuka oleh Pramoedya, karena di akhir tahun 1965 serta-merta ia dijebloskan ke dalam sel tahanan, dipersalahkan sebagai PKI, tanpa proses pengadilan. Fitnah dan hoaks terus menyebar ke mana-mana. Kekuatan militerisme Orde Baru merancang agenda untuk mengambil keuntungan dari penyebaran hoaks tersebut, bukan membantu pemerintah yang sah untuk menangkal penyebaran hoaks. Kemudian, dibantu oleh kekuatan imperialisme Amerika-Inggris, pemerintahan baru terus mengembang-biakkan hoaks di tengah masyarakat, mendiskreditkan kaum perempuan Indonesia dengan menebar berita tentang para wanita Gerwani yang menari-nari telanjang di sekitar mayat para jenderal.

Kalaupun Soeharto merasa tidak tahu tentang peristiwa penyebaran hoaks tersebut, seharusnya sebagai presiden RI bertanggungjawab untuk segera mengerahkan para peneliti dan sejarawan yang kredibel untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Bukan membiarkan peristiwa itu mengambang dan terkatung-katung hingga puluhan tahun, lalu mengambil keuntungan dari maraknya fitnah yang menyebar, hingga menimbulkan korban ratusan ribu rakyat sendiri, seperti yang tertuang dalam film dokumenter “The Act of Killing” (Joshua Opperheimer).

Dalam catatan Gus Dur, korban-korban pembunuhan yang dilakukan anggota Banser saja mencapai 500.000 jiwa, belum lagi yang dilakukan oleh tangan-tangan militer maupun organisasi keagamaan lainnya. Kini, kebenaran sejarah tentang seluk-beluk peristiwa 1965 semakin terbuka di tengah maraknya arus informasi, serta pengakuan yang jujur dari berbagai pihak, baik dari para pelaku pembunuhan maupun pihak keluarga korban. Di sisi lain, Soeharto tidak pernah mau meralat pernyataan politisnya (alih-alih minta maaf), hingga akhir hayatnya. Padahal, sebagai manusia berhati nurani, mestinya menyadari bahwa pernyataan politik yang mengandung unsur hoaks dengan sendirinya akan menyulut amarah massa.

Dalam pidato tertanggal 12 dan 22 Desember 1965, Presiden Soekarno sudah mengklarifikasi informasi yang menyebar luas, bahwa para dokter yang meneliti mayat-mayat itu melaporkan tidak adanya pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin, seperti yang disebutkan dalam koran-koran yang disponsori Angkatan Darat. (Anderson & McVey, 2001).

 

Ketika Hoaks Menjadi Liar

 

Berita hoaks yang dipacu oleh banalitas massa, serta konservatifitas umat beragama, berujung pada pembubaran partai (PKI) setelah Soekarno didesak agar mengesahkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada panglima militer AD (Soeharto) di tahun 1966. Bandul pertarungan kekuasaan elite politik, kemudian berayun ke arah Angkatan Darat. Melalui berbagai trik dan siasat, diangkatlah Soeharto menjadi presiden kedua oleh parlemen RI. Inilah suksesi politik pertama dalam sejarah republik kita, ketika hoaks dibiarkan membias dan menjadi liar, serta tidak ada itikad baik dari pemerintah Orde Baru untuk mengkritisi dan menangkalnya.

Api kemarahan massa mudah tersulut oleh berita hoaks yang ditebar melalui suratkabar yang disponsori AD. Sebagai mahasiswa dan aktivis pergerakan yang berpijak pada pemikiran ilmiah, Soe Hok Gie ikut terancam oleh berbagai teror dan intimidasi, akibat maraknya berita hoaks tersebut. Tulisan-tulisannya yang menggugat ketidakadilan yang diselenggarakan Orde Baru, ditentang oleh banyak kalangan, termasuk oleh intelektual tukang yang disponsori pemerintahan baru. Sebagai warga keturunan Tionghoa, Gie nyaris mengalami kecelakaan, karena diserempet oleh mobil mewah yang melemparkan gulungan kertas bertulisan “Tjina + PKI = Mati”.

Dalam buku Soe Hok Gie: Catatan Seorang Demonstran (1983), Gie dengan tegas menyampaikan sikapnya bahwa ia tidak mau mengikuti arus massa, dan tetap ingin menjadi manusia independen. Baginya, dibutuhkan keberanian moral untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tahun-tahun awal kekuasaan Orde Baru. Intelektual muda berjiwa merdeka seperti ini sangat dibutuhkan di era milenial saat ini, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu miring atau kabar bohong yang berkedok pembelaan terhadap agama, golongan atau nasionalisme ekstrim.

“Kalau saya diberi kesempatan untuk menjawabnya, mungkin dalam beberapa tahun lagi akan bisa saya jawab.”

Demikian pernyataan sikap Pramoedya Ananta Toer. Baginya, para sejarawan masih takut untuk bicara apa adanya. Mereka belum punya kekuatan moril untuk mengurai benang-benang merah, sampai kemudian mempersatukannya menjadi kebenaran yang akurat. Pernyataan Pramoedya sejajar dengan kata-kata yang disampaikan K.H. Chudori Sukra sebagai kiai NU dari Banten (baca: Agama Tanpa Akal dan Hati Nurani, Kompas, 21 November 2018), bahwa dasar-dasar dan falsafah negara yang dirintis dan digagas bapak bangsa, di masa Orde Baru justru hanya berfungsi sebagai slogan kosong yang tanpa makna.

Setelah menelusuri berbagai kasus yang melibatkan penangkapan para tahanan politik semasa Orde Baru, hampir tidak ada satu pun mantan tapol di daerah yang mengetahui kekisruhan elite politik yang ada di pusat ibukota pada awal Oktober 1965 itu. Mereka hanya terkena imbas dari berita-berita hoaks yang dihembuskan dari Jakarta. Kemudian, secara serentak ditangkapi para militer, atau oleh masyarakat yang telah terprovokasi berita hoaks, dengan dukungan militer di belakangnya.

“Anda mau diamankan atau tidak?” seperti itulah kata-kata yang keluar dari mulut petinggi militer Orde Baru saat mengepung kediaman Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan Indonesia satu-satunya yang beberapa kali masuk nominasi nobel itu, kemudian diringkus dan ditahan hingga belasan tahun di Pulau Buru dan Nusakambangan. Setelah pelepasannya di tahun 1979, ia masih tetap dikenakan tahanan rumah di Jalan Multikarya, Utan Kayu, Jakarta Timur.

Dalam catatannya (baca: Nyanyi Sunyi Seorang Bisu), selama puluhan tahun Orde Baru, banyak cendekiawan, sastrawan dan sejarawan yang mestinya berikhtiar mencari tahu tentang fakta kebenaran di seputar G30S – dan seharusnya didukung oleh pemerintah yang sah – justru dikenakan tahanan politik yang menyebar dari Jakarta, Semarang, Bali hingga ke seluruh pelosok negeri ini. Inilah yang menyebabkan berita hoaks tentang peristiwa G30S menjadi panglima informasi yang disusupkan melalui suratkabar, radio, televisi, penayangan film hingga buku-buku sejarah yang disponsori penguasa, tanpa adanya sikap kritis yang mengimbanginya.

 

Tumpulnya daya nalar

 

Tokoh utama dalam novel Pikiran Orang Indonesia (POI), seperti Haris dan sahabat dekatnya Arif, hanya menuruti kepatuhan dan ketaatan pada atasan yang dikomandani para militer Orde Baru. Ada hal terpenting yang dialami oleh tokoh utama, yakni tumpulnya daya nalar dan akal sehat yang dibangun dari desakan imajinasi kolektif yang melekat dalam benak masyarakat Indonesia. Imajinasi kolektif yang lahir berdasarkan fitnah itu dengan mudah menenggelamkan nalar dan pendirian Haris dan Arif yang kemudian aktif menjalankan tugasnya dalam gerakan. Bagi mereka, perintah atasan adalah hal mutlak yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun perintah dan aturan atasan, sebagai anak buah dan kaki-tangan, ia hanya bisa menjalankan tugas suci dalam kebersediaan tanpa syarat (Jawa: sendika ing dawuh).

Secara ekstrim, dalam terminologi psikoanalisa, sikap sendika ing dawuh yang disubur-kembangkan pemerintah Orde Baru selama tiga dasawarsa lebih, sama saja artinya dengan kelumpuhan daya nalar, atau kehilangan akal sehat. Dengan demikian, rasa empati yang memekarkan nilai-nilai kemanusiaan telah musnah. Tokoh Arif dalam novel POI dilukiskan secara jenius, bahwa ia telah kehilangan daya imajinasi dan sikap kritis, hingga tidak lagi punya pertimbangan, akibat apa yang ditimbulkan dari tindakannya. Kelakuannya persis seperti robot yang berjalan, hanya mengikuti petuah dan aturan yang dikendalikan sang master yang memegang remote control.

Tidak pernah ada catatan sejarah yang mengungkap fenomena Arif maupun Haris sebagai pelaku terorisme dan radikalisme atasnama konstitusi negara. Meskipun novel POI itu secara ilmiah masih relevan dengan kondisi kekinian dan keindonesiaan, apapun latar belakang terorisme itu, dan pihak manapun yang berdiri di belakang aksi kekerasan itu.

Yang tidak kalah menarik dari penggambaran novel POI adalah tindakan teror dan kekerasan yang bisa dilakukan orang berhaluan ekstrim dari kubu manapun, baik fasisme, komunisme, nasionalisme, maupun kaum agamawan konservatif. Hanya soal kulit-kulitnya saja yang berbeda, sedangkan isinya adalah otak-otak dan pikiran manusia yang disusupi doktrin, sampai-sampai tindakan teror yang banal itu lahir dari akumulasi kedangkalan berpikir dan berimajinasi.

Para pelaku terorisme seringkali tidak merepresentasikan sosok jahat maupun psikopat, tapi justru berperilaku dan berpenampilan laiknya orang kebanyakan. Dalam hal ini, masih melekat dalam ingatan kita bagaimana sosok Mohamed Atta, salah seorang yang paling bertanggung jawab atas aksi teror 11 September 2001 lalu. Rupanya ia hanyalah sosok biasa – seperti orang kebanyakan – meskipun ia menyatakan dirinya bertanggung jawab atas tewasnya ribuan korban tragedi WTC yang bersejarah itu.

Begitupun teror demi teror yang digambarkan dalam novel POI, telah menyadarkan kita bahwa kedangkalan berpikir dan ketidakmampuan berimajinasi atas akibat tindakan kita adalah hal yang mutlak membahayakan. Barangkali akar dari permasalahan itu adalah kebencian, tapi kebencian tidak serta-merta melahirkan tindak kekerasan apabila seseorang masih menyisakan nalar kritis dan imajinasi. Nalar kritis ini mampu mendobrak cara berpikir yang rigid dan kaku, yang sukanya menilai sesuatu melalui logika hitam-putih. Sementara imajinasi memungkinkan kita untuk menimbang setiap dampak buruk atas semua ucap dan laku kita terhadap orang lain.

 

Sastra melawan hoaks

 

Ketika membaca ulang novel Pikiran Orang Indonesia, sontak mengentakkan tali ingatan saya pada peristiwa tragis tentang jatuhnya ratusan korban penembakan di Sinai Utara, Mesir beberapa waktu lalu. Peristiwa itu bukan terjadi di hotel, perusahaan, stadion olah raga maupun konser musik, melainkan justru di tengah ribuan jamaah yang sedang melaksanakan solat Jumat. Tak berapa lama, kita semua mendengar pengakuan dari pelakunya, yakni suatu organisasi yang berafiliasi dengan ISIS, yang katanya tidak menyukai jamaah sufi yang dianggapnya “sesat” dan sering melakukan solat di masjid tersebut. Alasan apapun yang dilakukan teroris untuk melancarkan aksi kekerasannya, khususnya kepada pihak yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya, adalah tindakan banal yang tidak beradab dan berperikemanusiaan.

Dalam terminologi psikoanalisa Freud, manusia memang dilahirkan dengan menyandang dua naluri yang saling kontradiktif, yakni naluri baik dan jahat. Naluri baik cenderung berpikir untuk bertahan hidup dan melestarikan kehidupan (eros), sedangkan naluri yang cenderung merusak dan membinasakan disebutnya dengan “thanatos”. Naluri yang kedua inilah yang mendasari pemikiran teroris dalam melancarkan aksi kekerasannya, hingga pada akhirnya ia tidak lagi memedulikan siapa yang akan menjadi korban sasarannya.

Bila kita bandingkan dengan tokoh utama dalam novel POI, dorongan dari sikap kritis itu mampu menepis kebencian dalam diri Haris. Nalar kritis yang ada padanya masih sanggup mendobrak cara berpikir yang rigid, hingga mampu mengantarkannya keluar dari logika hitam-putih. Bagi tokoh Haris, kemampuannya bernalar dengan mendayagunakan akal sehat dan imajinasinya telah mampu menimbang-nimbang dampak apa yang kelak ditimbulkannya jika ia melakukan tindakan teror terhadap rakyat yang dicintainya.

Jika akar dari segala tindakan anarki dan terorisme itu adalah kebencian, maka dalam hati nurani Haris masih ada pertimbangan untuk menggugat dan menolaknya. Dalam pendiriannya – meski tidak mudah memperjuangkannya – tersimpan ruang di mana rasa benci itu masih mungkin ditepis oleh sikap kritis dan kekuatan imajinasinya.

Imajinasi yang dibangun atas dasar fitnah kolektif, senantiasa melahirkan sentimen idealisme yang terus berkembang, hingga berujung pada sentimen negatif suatu kelompok terhadap kelompok lain (liyan). Tembok imajiner itu lambat laun semakin kokoh, sampai-sampai tak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Ia seakan hidup dalam gelembung kebenaran, menghimpun setumpuk memori bagaikan algoritma media sosial yang hanya mau bersentuhan dengan habitatnya. Selain itu, di luar habitat dirinya, seakan-akan sah dan wajib untuk disingkirkan.

Imajinasi kolektif itu seakan-akan menggiring keyakinan masyarakat agar menerima fakta-fakta yang sesuai dengan alam pikirannya, betapapun rendahnya kualitas kebenaran itu. Di sisi lain, pikiran itu mengembangkan mekanisme pertahanan diri, untuk menolak fakta lain yang mengancam pendapatnya, betapa pun valid dan akuratnya kebenaran itu. Bentuk pikiran seperti ini, ditandai oleh performa kebahasaan para penderitanya yang sepotong-sepotong, tidak logis, suka melompat dari satu pikiran ke pikiran lain, sampai-sampai argumentasi atau informasi apapun hanya dikelola untuk memperkuat asumsinya semata.

Melalui fitur-fitur kebahasaan, orang yang pikirannya tersusupi hoaks dan fitnah kolektif, memiliki relevansi yang sepadan dengan tokoh utama novel POI yang menderita delusi paranoid hingga gejala skizofrenia. Lalu, bagaimana ia harus disembuhkan? Dengan memanfaatkan bahasa dan simbol-simbol, Dokter Andy berupaya mendiagnosa Haris, hingga dapat dipahami bahwa sang pasien benar-benar menilai sesuatu secara biner dan hitam-putih belaka. Obyek-obyek yang dipahami, hanya berpusat dalam dua arah yang berlawanan. Pikiran Haris kesulitan bekerja secara obyektif untuk melihat realitas kehidupan sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, bahkan kadang-kadang paradoksal. Terhadap obyek yang dicintainya, ia cenderung memuji secara berlebihan. Sebaliknya, terhadap obyek yang dibencinya, hujatan dan makian terus-menerus dilayangkan.

Ironisnya, menurut penuturan pakar dan ahli neurosains Indonesia, Taufiq Pasiak, delusi kejiwaan seperti yang diderita Haris – dalam novel POI – akhir-akhir ini justru sering ditemukan pada pasien yang tingkat pendidikannya tinggi. Mereka seakan hidup dalam ancaman, terutama di tengah tarik-menarik kepentingan politis yang kian mengeras. Bagi mereka, seakan tidak ada kehidupan lain selain dunia polemik dan pertikaian merebut kekuasaan. Bagi mereka pun, seakan tidak ada sumber-sumber rejeki yang dapat diperoleh kecuali dari hasil pertikaian sikut kiri kanan dalam ranah kekuasaan.

Novel POI secara lugas memberikan garis besar bahwa mental keterancaman dan kecemasan bangsa ini bermuara dari trauma akan stigma PKI yang disusupkan pemerintah Orde Baru sebagai hantu bergentayangan. Akibatnya, memori kolektif masyarakat terpateri pada sikap primordial dan diskriminatif terhadap segala hal yang berbau “PKI”, sementara firman Tuhan dalam teks-teks agama mengajarakan, bahwa kebencian kita pada suatu kaum tidak boleh membuat kita merasa berhak untuk berlaku tidak adil dan semena-mena. Karena sikap yang adil mencerminkan kualitas ketakwaan manusia.

 

32 tahun kesunyian

 

Melalui beberapa artikelnya di harian Kompas, K.H. Chudori Sukra menegaskan bahwa propaganda Orde Baru yang menyusupkan imajinasi banal ke dalam memori anak-bangsa, sejajar dengan penggambaran Gabriel Garcia Marquez dalam novelnya, “100 Tahun Kesunyian”. Bagaimana jutaan rakyat hidup dalam keterancaman di tengah tatapan-tatapan mata para tentara yang dikerahkan untuk memusuhi rakyat. Tanpa pernah diajak berpikir kritis, bahwa rakyat-lah yang membiayai penghidupan mereka. Bahkan uang rakyat pula yang dimanfaatkan belanja seragam, senjata dan pentungan yang kemudian dipakai untuk memerangi mereka di jalan-jalan protokol hingga ke dusun-dusun perkampungan.

Hantu-hantu PKI yang disusupkan ke dalam imajinasi anak-bangsa, terus-menerus dihidupkan demi untuk kepentingan lestarinya status quo. Dengan hantu yang hidup dalam jiwa, meskipun ia hanya makhluk yang daif, dapat menjelma sebagai monster kekuasaan yang menakut-nakuti, sampai-sampai sebagian besar masyarakat punya dalih untuk bertindak intoleran, anarkis, sewenang-wenang kepada pihak lain yang dianggap tidak sepaham dengannya. Di tengah mentalitas kerdil dan merasa terancam itu, Haris adalah satu dari sekian juta rakyat Indonesia yang mengalami kondisi serupa, seakan seluruh isi dunia dipenuhi musuh-musuh bergentayangan dari segala arah. Ia tidak mampu melihat manusia lain sebagai sahabat dalam perikemanusiaan, namun mereka semua dianggap makhluk-makhluk dari habitat lain yang selalu mengundang kecemasan dan keterancaman.

Novel POI telah sanggup menyingkap tabir-tabir kegelapan yang menjadi memori kolektif manusia Indonesia selama ini. Suatu imajinasi kolektif yang tidak sehat, dan terus-menerus dikembangkan selama 32 tahun. Kiranya novel tersebut dapat menepis kekuatan hoaks-hoaks yang ditebar oleh orang-orang tak bertanggung jawab, meskipun mereka tidak menyadari dampak serius yang diakibatkan maraknya fitnah yang bersumber dari imajinasi kolektif anak-anak bangsa kita. (*)

 

* Penulis adalah esais dan pegiat organisasi Gema Nusa (Gerakan Membangun Nurani Bangsa)

Komentar

News Feed