Tepis Tudingan BPNT Tak Transparan, Bupati Sebut Penyaluran Sesuai Prosedur

  • Whatsapp
Abdul Latif Amin Imron: Bupati Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, membantah dugaan adanya data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan jumlah warga miskin di wilayahnya. Menurutnya, penyaluran BPNT sudah dilakukan secara transparan sesuai dengan data masyarakat penerima.

Lelaki yang kerap disapa Ra Latif ini menjelaskan, bahwa memang ada data yang tidak bisa diperlihatkan begitu saja kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

“Kita maupun mitra penyalur bukan tidak transparan. Melainkan memang ada data tertentu yang dilarang untuk dipublikasikan,” katanya, kemarin (23/9).

Ra Latif melanjutkan, untuk memastikan dugaan-dugaan mengenai kesalahan alamat pendistribusian BPNT, Dinas Sosial (Dinsos) dan Tim Koordinasi (Timkor) BPNT Bangkalan kembali turun lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kendala-kendala yang mungkinkan menghambat pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) BPNT.

Sementara itu, mengenai data penerima bantuan non tunai ini, Ra Latif menuturkan, pihak bank sebagai penyalur mempunyai aturan untuk tidak memperlihatkan data nasabahnya. Data tersebut hanya bisa diberikan pada Badan Pengelola Keuangan (BPK) pusat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Undang-undang perbankan memang tidak boleh, hanya dari BPK, KPK maupun kepolisian saja yang boleh meminta data tersebut,” terangnya.

Terpisah, salah satu Timkor BPNT Bangkalan Iwan Setiawan mengaku, pihaknya selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran BPNT. Hal ini bertujuan, agar realisasi program BPNT yang sudah berjalan ini sesuai dengan harapan, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Dinsos Bangkalan itu menjelaskan, jika sebelumnya penyalur pangan adalah PD Sumber Daya, mulai September ini Bulog akan menjadi mitra pemerintah sebagai penyuplai Pangan. Hal ini sesuai surat edaran Bupati Bangkalan Nomor 460/232/433.105/2019 tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas BPNT.

“Untuk mitra pangannya kita bekerja sama dengan Bulog sebagai penyuplainya,” paparnya.

Iwan (sapaan akrabnya) juga meminta kepada seluruh kepala desa dan operator desa untuk segera berkoordinasi dengan Dinsos guna memperbaiki data penerima BPNT. Hal itu bertujuan, agar tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan yang terjadi diantara masyarakat.

“Kepala desa dan operator kami kumpulkan untuk segera melakukan verval data penerima BPNT. Jika penerima bansos yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) tidak mencairkan bantuan, maka bantuan tersebut akan hangus, bukan mengendap di BRI,” pungkasnya. (ina/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *