oleh

Terancam Molor, Pemkab Sumenep Keluarkan SE Pengadaan Barang dan Jasa

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Pengerjaan proyek fisik di Sumenep mulai memasuki masa lelang. Kendati adanya perubahan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa, yang membuat lelang proyek molor, namun saat ini  Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan surat edaran (SE) baru terkait barang dan jasa.

Kepala bidang (Kabid) Teknik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Agus Adi Hidayat mengatakan, awalnya semua proyek di Sumenep tertunda, hal itu karena ada regulasi baru, yakni, Peraturan dalam negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga, memerlukan pemahaman persepsi terhadap implementasi terhadap dua regulasi tersebut.

“Saat ini SE baru sudah turun. Sehingga, minggu depan atau akhir Maret sudah mulai pelelangan,” katanya, Selasa (9/03/2021)

Menurutnya, SE baru tersebut dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nomor 25 bulan Maret 2021. Dengan adanya SE beru tersebut. Sehingga, tidak akan terjadi permasalahan hukum di kemudian hari karena salah pemahaman.

“Alhamdulillah SE baru sudah turun terkait implementasi dari Perpres Nomor 12 tahun 2021, sudah sinkron dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020. Sehingga, tidak ada lagi kekhawatiran kesalahan,” paparnya.

Ditegaskannya, tugas terpenting saat ini untuk mempercepat proses lelang maupun pengerjaan. Sehingga, proses yang tertinggal segera dapat diselesaikan.

“Kami berharap semua proyek yang semula molor di akhir bulan Maret dapat tanda tangan kontrak,” ujarnya.

Sebelum ada peraturan baru, pejabat pembuat komitmen itu dapat ditandatangani oleh kabid atau staf, selama mempunyai kompetensi atau memiliki ahli pengadaan barang dan jasa.

“kalau saat ini harus kepala dinas yang yang harus tanda tangan kontrak. Pembahasan tentang pemahaman memang banyak menyita waktu. Sehingga, pengerjaan molor,” ucap pria yang akrab disapa agus itu.

Dia menambahkan, molornya semua pengerjan proyek sangat berdampak atas pembangunan. Sehingga, masyarakat juga ikut merasakan.

“Semua proses pelelangan pekerjaan tidak dilakukan, menunggu surat edaran baru, tetapi karena SE sudah turun maka mulai akan dikerjakan,” paparnya.

Menurutnya, dampak yang paling nyata, pekerjaan tidak selesai seperti saat ini, ada paket senilai Rp35 miliar untuk peningkatan jalan yang tersebar di Kecamatan Pragaan, Talango, Batang-batang, Saronggi, dan Kecamatan dasuk serta di wilayah lainnya.

“Bukan hanya proyek di Sumenep. Tetapi, proyek diluar Sumenep juga molor. Bahkan, menjadi masalah nasional,” tukasnya.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Harianto Effendi. Semua paket proyek belum ada progres pengerjaan. Menurutnya, butuh penyesuaian dengan adanya regulasi baru.

“Karena ada aturan baru maka kami menunggu aturan tersebut, jika tidak ada aturan baru. Maka, semua paket proyek awal Februari sudah dilakukan” pungkasnya. (imd/mam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed