Terancam Tidak Selesai, Pengerjaan Proyek Miliaran di Sumenep Dikebut

  • Whatsapp
KM/IMAM MAHDI BEKERJA : Proyek fisik di lingkungan Pemkab Sumenep dalam tahap pengerjaan. 

Kabarmadura.id/Sumenep-Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Sumenep, terus mengebut pengerjaan proyek. Hal itu dilakukan, agar semua pengerjaan proyek selesai tepat waktu.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan Bangunan dan Lingkungan DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Hery Gushendrawan menyampaikan, proyek fisik saat ini terus-menerus dilakukan. Sebab, dirinya juga punya target atau deadline pengerjaan proyek fisik selesai sesuai kesepakatan dengan pihak rekanan.

Hery juga meyakini, semua proyek akan segera tuntas sesuai sesuai deadline. Menurutnya, pengerjaan saat ini berlangsung, pemantauan juga dilakukan setiap hari, demi tercapainya proyek yang dimaksud.

Diungkapkannya, proyek fisik pembangunan yang dimaksud, adalah pembangunan gedung arsip senilai Rp1,3 miliar. Gedung pramuka senilai Rp643 juta, Kelurahan Kepanjin Rp864 juta, rumah induk (dinas bupati) senilai Rp2,4 miliar.

Kemudian, pembangunan dapur rumah dinas bupati Rp747 juta. tempat parkir rumah dinas bupati Rp584 juta, renovasi atap Rp839 juta, instalasi pemadam kebakaran Rp1,1 miliar, jalan masuk sisi barat pemkab Rp3,8 miliar, fasilitas umum (parkir, pagar dll) Rp1,4 miliar, dan RTH Rp2,6 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Asli Daerah (APBD) murni. Harapannya, Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu harus tuntas paling lambat bulan Desember.

“Kita menargetkan proyek tersebut diluncurkan ke publik sebelum pergantian tahun,” katanya, Minggu (17/11/2019)

Sebelumnya dia juga menjelaskan, jika tidak sesuai deadline yang ditentukan, maka pihaknya akan memberikan denda pada pelaksana proyek, langkah tersebut untuk mengantisipasi kelalaian dari para pekerja.

Hery melanjutkan, besaran denda tersebut disesuaikan dengan anggaran atau nilai kontrak kerja yang sudah disepakati, yakni satu per 1.000 dikali kontrak kerja setiap harinya. Misalnya, gedung arsip senilai Rp1,3 miliar, maka jika terlambat kontrak dendanya senilai Rp1,3 juta per harinya.

“Uang denda tersebut nantinya bakal masuk ke kas daerah (kasda) Kabupaten Sumenep sehingga, nantinya akan diperuntukkan kepentingan rakyat pada umumnya. Ini langkah cerdas dari Pemerintah Kabupaten Sumenep,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, pengerjaan proyek fisik harus dimaksimalkan, agar proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah dari pemerintah itu dapat bermanfaat, serta dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, dapat mendukung roda pemerintahan di Kabupaten Sumenep

“Saya berharap, semua proyek fisik segera tuntas dan akhir tahun 2019 sudah bisa diluncurkan,” pintanya (imd/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *