Terbengkalai, Penggunaan Perahu di Bangkalan Dipersulit

  • Whatsapp
KM/HELMI YAHYA TERLANTAR: Perahu jenis boat bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkesan dibiarkan rusak oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan.

Kabarmadura.id-BANGKALAN– Keberadaan perahu jenis boat, di lahan kosong sebelah barat Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bangkalan Jalan Halim Perdana Kusuma tidak terawat. Kondisi itu, mendapat perhatian serius  Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bangkalan.

Mereka berinisiatif memfungsikan kembali perahu yang awalnya akan dipergunakan untuk tanggap bencana (tagana), sebagai perahu patroli nelayan. Bahkan, sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Seperti, Kepala Dinas Perikanan (Diskan), Dinas Sosial (Dinsos) berdasar disposisi bupati.

“Kami bersama tim sudah menghada dan membawa disposisi, tapi sepertinya dipersulit,” ujar Wakil Ketua KNTI Bangkalan Habib Muhammad Alaydrus, Minggu (12/9/2021).

Menurutnya, perahu berada di daerah pada tahun 2006, lantaran adanya perjanjian pinjam pakai antara Dinsos Bangkalan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Tujuannya, untuk digunakan tanggap bencana. Namun, setelah satu kali dicoba boat sudah tidak difungsikan sebagaimana mestinya

“Dulu kan ini rencana mau digunakan, tapi malah ditelantarkan. Mengingat beberapa waktu ini banyak kasus di perairan Bangkalan yang terjadi, mulai dari banyaknya kegiatan kapal trawl yang masuk dan merusak ekosistem laut, adanya kejahatan penganiayaan kepada nelayan di laut, melalui pengaktifan perahu ini minimal bisa mengawasinya,” jelasnya.

Dijelaskan, akan memfungsikan boat sesuai fungsinya. Ketika terjadi sebuah bencana, maka boat tersebut sudah siap digunakan. Namun, jika tidak difungsikan keberadaan boat bilamana terjadi bencana dikhawatirkan tidak optimal. Hanya saja, sampai saat ini Dinsos belum juga menindaklanjuti adanya disposisi dari bupati.

“Ini aset negara, kalau masyarakat mau menggunakannya jangan dipersulit apa lagi kondisinya sudah ditelantarkan, ini kan mubazir,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta mengatakan, perahu dolpin tersebut milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang dipinjam pakaikan ke instansinya. “Ya, kalau tidak salah tahun 2006, kondisinya memang sudah kurang layak dan kurang sesuai dengan peruntukan tagana, pada saat penanganan banjir, seperti banjir di kecamatan Blega maupun di Kecamatan Arosbaya,” responnya.

Menurutnya, selama di Dinsos mulai bulan Juni tahun 2020 hingga saat ini memang tidak menganggarkan biaya perawatan. Sebab, tidak ada anggarannya. Apalagi, kondisi pandemi Covid-19. Bahkan sesuai amanah bupati, lebih memprioritaskan program pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang lebih valid.

“Kalau KNTI selama ini memandang perlu akan kebutuhan perahu patroli, harusnya arahnya lebih ke tupoksinya Diskan, tinggal menganggarkan saja dan menjadikan prioritas program tahunan,” responnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *