Terbit Permendikbud 6/2021, Banyak Sekolah di Sampang Terancam tanpa BOS

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) BUTUH SOLUSI: DP Kabupaten Sampang khawatir atas terbitnya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang BOS, karena bisa menghambat percepatan peningkatan IPM.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disebut dapat menghambat upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Sampang.

Kekhawatiran itu disampaikan Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sampang Abdurrahman  setelah beberapa hari terakhir fokus mengamati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Dalam regulasi itu, mensyaratkan sekolah/madrasah penerima BOS minimal harus memiliki 60 siswa selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Menurut Abdurrahman, jika peraturan itu diimplentasikan, dinilai mengancam keberlangsungan sekolah/madrasah penerima BOS. Sebab, peraturan itu memberatkan sekolah penerima bantuan tersebut.

Dengan syarat minimal memiliki 60 siswa dalam tiga tahun terakhir, kata pria yang akrab disapa Zaman itu, sulit dipenuhi banyak lembaga pendidikan di Sampang.

“Sekolah/madrasah di Sampang banyak yang tidak memenuhi syarat minimal 60 siswa ini, maka bisa jadi boomerang bagi keberlangsungan pendidikan dan mirisnya juga akan berdampak terhadap percepatan IPM nantinya,” ungkap Zaman kepada Kabar Madura, Senin (13/9/2021).

Dia ingin terbitnya permendikbud tersebut disikapi pimpinam daerah dalam hal ini bupati Sampang dan jajaranya, agar tidak sampai menjadi gejolak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas dunia pendidikan di Sampang.

Untuk itu, Zaman berharap agar Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang segera mengkaji dan menemukan solusi terbaik atas batasan minimal siswa itu, agar setiap lembaga pendidikan bisa menerima BOS guna menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Kami minta pihak Disdik segera memberikan kejelasan, karena jika Permendikbud 6/2021 ini sampai diimplementasikan, akan banyak lembaga di Sampang yang bakal kehilangan bantuan dan hambat upaya percapatan IPM Sampang,” ulasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Sampang Moh. Nur Alam belum bisa dimintai keterangan terkait kejelasan permendikbud terbaru itu. Saat dihubungi melalui jaringan selulernya belum mendapatkan respon dari yang bersangkutan, hingga akhirnya berita ini diterbitkan.

Reporter: Moh. Subhan

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *