Terbit PP 70/2020, Ketua Kohati: Diamnya APH Lebih Penting Diselesaikan daripada Kebiri

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) SITI AINATUL KHUSNAH: Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Aktivis Bangkalan, Siti Ainatul Husnah,  menyoroti terbitnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 70 Tahun 2020 diteken Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dalam kacamatanya, dia kontra akan sanksi yang diberikan bagi para pelaku pelecehan seksual.

Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bangkalan ini menyampaikan, sanksi kebiri kurang tepat jika diberikan pada pelaku. Pertimbangannya, jika benar-benar diterapkan, bisa melanggat hak asasi manusia (HAM).

Bacaan Lainnya

“Sebaiknya pemerintah bisa mengkaji ulang sanksi ini,” katanya, Selasa (5/1/2020).

Perempuan yang kerap disapa Aina ini meminta agar pemerintah bisa mengupayakan pencegahannya, bukan hukumannya. Dia melihat belum ada pertimbangan pemerintah mengambil sanksi ini.

Baginya, pemerintah harus bisa mengupayakan pencegahan dengan dengan berkoordinasi kepada instansi terkait. Selama ini, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Bangkalan cenderung tertutup dan diselesaikan dengan adat.

“Sebenarnya penegakan hukum pelecahan seksual bagi pelaku sebelum adanya PP ini bisa memberikan efek jera jika itu betul-betul ditegakkan,” ujarnya.

Dia menilai, sanksi kebiri bagi pelaku ini cukup mengerikan. Untuk itulah dia meminta agar pemerintah bisa mengkaji lagi. Juga bisa memunculkan upaya pencegahan untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, selama ini pencegahannya kurang maksimal.

Bagi wanita yang biasa disapa Aini ini, banyak pekerjaan rumah (PR) dalam penyelesaian pelecehan seksual yang belum diselesaikan pemerintah. Seperti halnya, menyelesaikan masalah sikap kepolisian yang cenderung menunggu laporan jika ada kasus kekerasan seksual.

“Sedangkan banyak korban yang memilih bungkam karena malu. Bagaimana pelaku diberikan sanksi. Ini yang menjadi PR agar korban mau bersuara dan pelaku juga harus diberikan sanksi,” terangnya.

Jika memang hukuman ini menjadi upaya pencegahan angka kasus pelecehan seksual,, Aini menyampaikan, tanpa korelasi antar instansi, mulai pencegahan dan penanganan sudah ditegakkan, tapi angka kasus masih tinggi, sanksi kebiri bisa dilakukan.

“Tapi saya melihat sejauh ini pemerintah kurang dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kebiri ini mungkin bisa dilakukan sebagai langkah akhir,” paparnya.

Terpisah, Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Bangkalan KH. Makkih Nasir memyetujui adanya sanksi tersebut. Menurutnya, sanksi kebiri sudah tepat bagi para predator pelecehan seksual khususnya anak.

“Setuju, karena tentunya Perpres Nomor 70 Tahun 2020 tersebut sudah melalui berbagai kajian para ahli hukum pidana,” pungkas salah satu tokoh agama di Bangkalan itu. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *