Terbitkan SE, Pemkab Mulai Ketat Kendalikan Aliran Informasi ke Media Massa

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) TAUFAN ZAIRINSJAH: Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Beberapa hari lalu, senter adanya larangan memberikan informasi publik langsung dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) kepada media massa.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bangkalan Nomor 480/2110/433.112/2020 Tentang Pemberitaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Media Massa.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsjah langsung mengeluarkan bantahaannya. Dikatakan, SE tersebut tidak bermaksud melarang media massa untuk memberitakan program dan kegiatan pada masing-masing OPD.

Dia mengatakan, SE tersebut bermaksud, publikasi semua program dan kegiatan untuk disatukan pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bangkalan.

“Jadi intinya itu, kami kan punya Diskominfo, agar semua program itu diberitakan dan diviralkan oleh Diskominfo kepada media massa,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, bahwa media massa boleh mengakes informasi program dan kegiatan di masing-masing OPD. Taufan hanya menginginkan bahwa Diskominfo memberikan fasilitas informasi mengenai program dan kegiatan pada media massa. Sehingga, kata dia, tidak ada lagi media massa, baik cetak maupun online, membuat berita dengan judul provokatif.

“Tidak, kami tidak melarang OPD membatasi informasi mengenai program dan kegiatan pada media massa. Tidak ada batasan atau larangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein menuturkan, dalam SE itu, tidak adapoin tentang larangan OPD mempublikasikan programnya kepada media apapun.

“Yang kami arahkan OPD melaporkan programnya ke bupati melalui Kominfo untuk kepentingan publikasi. Karena selama ini kalau bukan proyek dianggap tidak penting untuk dipublikasi, akibatnya penyebaran informasi program tidak maksimal dan ini juga dikeluhkan oleh pimpinan,” tuturnya.

Selain itu, banyak OPD yang disebut belum mengetahui bahwa Diskominfo memiliki tupoksi sebagai penyebar informasi penyelenggaraan pemerintahan semua urusan  pemerintahan, termasuk yang ada dimasing-masing OPD.

Agus juga menegaskan, tidak ada larangan OPD untuk menyampaikan program yang menjadi atensi media mana pun selama masih dalam koridor Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tata kelola yang ingin dibangun adalah karena publikasi menjadi domain Kominfo. Maka diharapkan Kominfo bisa menjadi corong pemerintah lebih maksimal lagi,” jelasnya.

Ditegaskan pula, media massa diminta tetap beraktivitas seperti biasanya, karena tidak termasuk dalam objek yang diatur di surat edaran tersebut.

Sedangkan SE yang ditandatangani Sekda Bangkalan Taufan Zairinsjah itu, dikeluarkan pada 10 Juli 2020 lalu. Isinya memuat instruksi agar OPD menyampaikan informasi itu kepada bupati terlebih dahulu sebelum dilempar ke media massa.

Latar belakang menggunakan pola tersebut, lantaran menyebut ada media massa, baik cetak maupun dari yang mengambil sudut berbeda dalam menyorot kegiatan yang dilaksanakan Pamkab Bangkalan. Kemudian pihak pemkab merasa citranya di publik menjadi negatif atau kinerja pemerintah kurang baik.  (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *