Terbitkan Sertifikat Tanah Reklamasi, BPN Pamekasan Dinilai Langgar Prosedur

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DISERTIFIKAT: Lokasi reklamasi di Desa Ambat dipermasalahkan karena diketahui bersertifikat.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Kegiatan reklamasi yang terjadi di Desa Ambat Tlanakan menuai protes sejumlah pihak, terutama warga Desa Ambat. Pasalnya, terdapat lokasi reklamasi yang diketahui memiliki sertifikat kepemilikan tanah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA) Abdur Rahman.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan tidak prosedural, bahkan tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok Angraria, yaitu: hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan.

Dijelaskan dalam Pasal 47 ayat 2, hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga menurutnya, bukan kapasitas BPN jika laut disertifikat menjadi hak milik. Ada indikasi pelanggaran aturan jika laut dijadikan hak milik perorangan, kemudian ditimbun menjadi daratan.

Selain itu, laut harus tetap dimiliki negara dan dikelola untuk kesejahteraan semua rakyat, bukan kesejahteraan kelompok dan orang-orang tertentu. Sehigga, titik koordinat tanah yang disertifikat tidak ada jaminan hukum dan akan dipersoalkan secara hukum, karena tanah yang disertifikat banyak berada pada titik lautan.

Acuannya yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan begitu, reklamasi tersebut telah melabrak UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Kerusakan Ekosistem Laut. Pasal 35 E,F dan G yang berbunyi: setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang merusak ekosistem mangrove. Melakukan konversi ekosistem mangrove dan menebang pohon mangrove.

“Maka kami menuntut, BPN wajib mencabut sertifikat tanah karena terindikasi melabrak aturan. Kami juga minta BPN mengembalikan tanah tersebut kepada laut.Jika tidak memenuhi tuntutan itu maka kepala BPN siap mengundurkan diri,” tegasnya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ali Masykur menilai, reklamasi di Desa Ambat banyak terjadi karena kesalahan warga setempat di masa lalu.

Bahwa dulunya, warga meminta izin kepada kepala desa setempat untuk membangun rumah di pesisir pantai, karena tidak memiliki lahan. Namun saat pantai sudah ditimbun, lahan itu justru dijual.

Dia mengatakan, menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan, wilayah yang dimaksud bukanlah reklamasi, sebab masuk dalam koordinat rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sementara jika termasuk dalam koordinat RTRW, maka berarti wilayah tersebut bukan laut, melainkan daratan.

“Dalam waktu dekat kami akan panggil pemerintah desa setempat dan Forkopimkanya bersama dinas-dinas terkait. Atau kami nanti akan lakukan sidak langsung,” tukasnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *