oleh

Terdakwa Kasus Korupsi SDN II Samaran Diputus 18 Bulan, DP Nilai Terlalu Ringan

KABARMADURA.ID, Samapang – Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, resmi jatuhi putusan untuk dua terdakwa kasus korupsi ambruknya gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Samaran II Tambelangan Sampang, masing-masing terdakwa diputus 1 tahun, 6 bulan atau selama 18 bulan penjara.

Kedua terdakwa itu, Dwi Cahyo Febrianto selaku pelaksana pembangunan dan Halili selaku konsultan pengawas pelaksana proyek. Sejatinya dua terdakwa itu dituntut selama dua tahun enam bulan penjara sesuai undang-undang (UU) Tipikor.

Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Munarwi mengatakan, putusan yang diterima oleh dua terdakwa itu, diakui belum sesuai dengan tuntutan sebelumnya. Namun, pihaknya berdalih masih pikir-pikir untuk banding atau menerima putusan tersebut.

“Putusan memang belum sesuai tuntutan, masing masing terdakwa hanya diputus 1 tahun 6 bulan oleh hakim PN Tipikor Surabaya, tapi kami (Jaksa red) masih pikir-pikir,” ujar Munarwi saat dikonfirmasi Kabar Madura, Senin (28/09/2020).

Sementara itu, Kuasa hukum terdakwa  kasus tipikor SDN Samaran II Tambelangan Sampang Arman Saputra, mengaku memilih untuk menerima putusan atas dua terdakwa tersebut, pihaknya tidak akan mengajukan banding, kendati putusan itu, masih dinilai memberatkan karena dalam fakta persidangan dan pledoinya, bahwa kedua terdakwa itu tidak bersalah.

Pada fakta persidangan, pelaksanaan rehab total SDN Samaran II itu, dinyatakan sudah sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) dan proses serah terima proyek antara pihak pelaksana dan Dinas Pendidikan Sampang juga sudah terlaksana. Tetapi seiring berjalannya waktu, tepatnya bangunan berusia dua tahun pasca pelaksanaan, proyek itu ambruk. Maka kasus tersebut, mestinya tidak serta merta dikenakan pasal 3 UU Tipikor, melainkan harus merujuk kepada UU administrasi negara dan UU tentang pengadaan barang dan jasa.

“Sebenarnya kasus ini tidak ada unsur korupsinya, karena sudah proses serah terima dan secara administrasi tidak ada masalah. Tapi setelah dibicarakan dengan terdakwa, kami  memilih menerima atas putusan ini, tidak ajukan banding,” timpal Arman (Sapaan akrabnya).

Dikonfirmasi secara terpisah, Anggota Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sampang Zainuddin menerangkan, sebagai warga negara yang baik, dirinya percaya terhadap proses hukum. Akan tetapi jika melihat dari putusan terlalu ringan.

Itu Artinya, para penegak hukum masih punya rasa belas kasihan kepada para pemakan uang rakyat atau yang biasa disebut dengan istilah koruptor. Maka dari itu bisa jadi hukuman ringan itu tidak ada efek jera, koruptor malah bisa semakin tumbuh subur.

“Terus terang, putusan untuk dua terdakwa kasus tipikor SDN Samaran II ini terlalu ringan, mestinya diperberat, sebagai pelajaran dan biar ada efek jera” terangnya.

Berdasarkan catatan Kabar Madura, gedung SDN II Samaran dilakukan rehab total pada tahun 2017 silam dengan menelan anggaran Rp150 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun anggaran berjalan.

Namun, sejak bulan Desember 2018 lalu, kondisi atap bangunan sudah bergelombang hingga akhirnya ambruk  pada Jumat tanggal 17 Januari 2020. Adapun penyebab ambruknya diduga karena konstruksi bangunan yang rapuh dan mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga puluhan juta. (sub/mam)

Komentar

News Feed