oleh

Terdakwa Tidak Nikmati Uang Korupsi tapi Kerugian Negara Dinyatakan Total Loss

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Kasus penyelewangan dalam pengadaan kambing etawa tahun 2017, belum usai. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan masing berancang-ancang membidik tersangka baru yang diperkirakan ikut terlibat. Namun bidikan itu belum bisa dilakukan saat ini.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bangkalan Iqbal Firdaosi, untuk melakukan penetapan tersangka baru, masih menunggu putusan hukuman kepada kedua terdakwa.

Saat ini dua terdakwanya itu barus saja menjalani sidang tuntutan. Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum dari Kejari Bangkalan menuntut keduanya dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara.

“Kami masih menunggu putusan dari kedua tersangka ini, paling telat putusannya pekan kedua bulan Mei,” terangnya.

Masih menurut pria berkacamata ini, aliran dana dari anggaran untuk program pengadaan kambing etawa tersebut, sebenarnya tidak ada yang masuk ke kantong mereka. Terdakwa ini tidak menikmati uang tersebut. Namun, karena jabatan yang diembannya lah yang menjadikan kedua mantan pejabat di Bangkalan ini harus masuk ke bui.

“Karena resiko jabatannya ini, karena kewenangan ada di organisasi perangkat daerah (OPD) yakni BPKAD dan DPMD. Makanya beban kasus ini ada di mereka, kewenangannya ada di situ,” tuturnya.

Dua mantan pimpinan di dua OPD ini dianggap terlibat, kata Iqbal, karena termasuk dalangnya. Sebab, program kambing etawa itu bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

“Kalau APBN ini kan kewenangannya ada di instansi BPKAD, yang anggaran APBDes kewenangannya ada di DPMD. Mereka berdua selaku pimpinan di dua instansi itu. Kalau sebenarnya, mereka itu tidak menikmati,” ujarnya.

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan kasusnya, yang menikmati hasil dari penyelewengan anggaran itu belum bisa dipastikan siapa pelakunya. Tetapi, dari keterangan R, pihak swasta yang terlibat dalam kasus itu, dialah selaku penarik uang dari setiap kecamatan untuk pembelian kambingnya.

“Kalau keterangan dari R ini ia memang yang meminta uang tiap kecamatan, tapi katanya sudah diserahkan ke H (suplier kambing). Tapi dari H mengaku tidak menerima. Kalau pihak ketiga mengaku, pembayaran kambing ini masih rugi,” jelasnya.

Iqbal menjelaskan, yang dimaksud pihak ketiga masih rugi, karena pihak ketiga itu mengaku hanya menerima sekitar Rp4 miliar dari 1.300 kambing.

Dirinya melihat kasus ini berdasarkan manfaat dan tujuan yang sampai saat ini tidak tercapai. Sehingga, pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menganggap, kerugian negaranya net loss atau seluruh anggarannya.

“Kalau barangnya, seperti kambing dan kandang ini memang ada. Karena dirasa net loss ini yang membuat program ini diduga diselewengkan,” tandasnya.

Untuk diketahui, penyelewengan kambing etawa ini sudah bergulir sejak tahun 2018 lalu. Tetapi, pihak Kejari baru bisa menetapkan yang diduga dalang dari kasus ini pada tahun 2020. Dalang yang dimaksud, saat ini tengah menjadi terdakwa kasus tersebut, yakni mantan pimpinan BPKAD Bangkalan berinsial SA dan mantan kepala DPMD Bangkalan dengan inisial MD. (ina/waw)

Komentar

News Feed