oleh

Terdampak Eksplorasi, Nelayan Pantura Sampang Tidak Kebagian CSR

Kabarmadura.id/Sampang-Lantaran terdampak aktivitas ekplorasi minyak bumi dan gas (migas) dan kurang mendapat perhatian, masyarakat dari wilayah pantai utara (pantura) Sampang yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tersebut, mengadu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Jumat, (14/2/2020).

Didampingi pegiat Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang, masyarakat tersebut melakukan audensi untuk mempertanyakan kewajiban dan tanggung jawab perusahan terdahap masyarakat terdampak selama ini.

Diklaim terdapat 8 desa yang terdampak kegaiatan eksplorasi migas Petronas itu,  yakni Desa Banyuates, Batioh, Nepa Kecamatan Banyuates, Desa Ketapang Daya dan Ketapang Barat Kecamatan Ketapang dan Desa Sokobanah Daya, Tamberu Barat dan Tamberu Timur Kecamatan Sokobanah, Sampang.

Kepada awak media, Ketua Jaka Jatim koorda Sampang Moh Sidik mengatakan, audiensi itu dalam rangka mempertanyakan dan memperjelas terkait tanggung jawab dari perusahaan migas, Petronas, yang beraktivitas di wilayah perairan pantura Sampang.

Adapun yang dipertanykan, terkait analisis dampak lingkungan (amdal)  terhadap nelayan. Karena sejak tahun 2008 hingga 2019, perusahaan migas tersebut tidak melibatkan pemerintah daerah dalam kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Kami hanya ingin menanyakan amdalnya dan kontribusi CSR, karena selama ini masyarakat terdampak ekspolrasi ini terkesan diabaikan, karena kami ingin CSR Petronas manfaatannya sangat jelas diraskan oleh nelayan,” terang pria yang akrab disapa Didik itu.

Pihaknya, mengaku masih menaruh curiga terhadap oknum dan ada kongkalikong. Sebab, selama ini pemanfaatan CSR Petronas itu hanya dinikmati oleh pihak tertentu, bukan atas dasar kebutuhan masyarakat terdampak.

Kecurigaannya itu didasari pengakuan Pemkab Sampang, bahwa aktivitas eksplorasi migas itu hampir tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkab Sampang, terutama terkait CSR dari Petronas itu. Sedangkan Petronas berkelit hanya dengan pihak ketiga.

“Capaiannya selama ini belum jelas. Kami malah mencurigai CSR Petronas ini hanya dinikmati masyarakat yang bukan nelayan. Kami hanya ingin mengevaluasi kegiatan Petronas ini, agar bisa membawa manfaat yang sebesar-sebesar bagi nelayan, sehingga tidak hanya dampak negatif yang diterima, tetapi positifnya juga dirasakan secara maksimal,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol meminta pemerhati lingkungan setempat dan masyarakat, terutama nelayan di wilayah terdampak harus dilibatkan dalam program dan kegiatan CSR itu. Bahkan dia mengaku baru mengetahui bahwa selama ini pemkab tidak dilibatkan dalam hal pengelolaan CSR dari Petronas itu.

“Setahu saya, memang baru tahun 2019 kemarin, pemkab yang dilibatkan dalam CSR ini. Maka ke depan, kami minta semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan CSR ini,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Kabag Perekonomian Pemkab Sampang Juwaini.  Dia mengakui bahwa sejak 2008 hingga 2018 tidak dilibatkan dalam kegiatan CSR Petronas. Tetapi mulai 2019-2020 dan ke depan, program kegiatan yang bersumber dari CSR Petronas diminta secara mendadak kepada Pemkab Sampang.

Alhasil, program CSR Petronas tersebut tidak dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh para nelayan pantura yang terdampak ekplorasi migas Petronas tersebut. Maka pihaknya juga berjanji, pada tahun 2021 mendatang, program CSR  itu akan melibatkan para nelayan dalam rangka menyusun semua program dan sehingga bisa membawa manfaat lebih maksimal.

“Kami nanti akan libatkan langsung para nelayan dalam menyusun program dari CSR Petronas ini, sehingga benar-benar bermanfaat, khususnya bagi nelayan yang terdampak,” janjinya. (sub/waw)

Komentar

News Feed