KABARMDURA.ID | SUMENEP-Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep melakukan demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (8/9/2022).
Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu juga diisi dengan permintaan tanda tangan dari semua anggota fraksi DPRD Sumenep yang menandakan menolak kenaikan harga BBM.
Saat mendatangi kantor Pemkab Sumenep, pendemo juga mengajak Pemkab Sumenep satu baris dalam pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM.
Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) PMII Qudsiyanto yang turut serta dalam demonstrasi itu mengatakan, segala bentuk kebijakan itu telah mencederai kepentingan rakyat. Naiknya BBM sangat berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya di Sumenep.
Pria yang akrab disapa Qudsi itu memaparkan, Pemkab Sumenep wajib mengkaver bantuan subsidi terhadap masyarakat, khususnya angkutan umum dan jasa nelayan serta petani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep.
“Ini kami lakukan karena kenaikan BBM sangat berdampak pada mereka,” ucap Qudsiyanto, Kamis (8/9/2022).
Di atas itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengamini. dia ikut serta pakta bahkan integritas yang telah dibuat oleh massa aksi dan pinjaman yang akan diperjuangkan.
Fauzi menyampaikan, pada dasarnya pemerintah daerah menuntut dengan itu. Kebijakan kenaikan harga BBM memang menjadi ranah pemerintah pusat, tetapi aspirasi yang terkait dengan Pemkab Sumenep akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui surat secara administratif bahwa menaikkan BBM itu sangat malas bagi masyarakat.
Jika harga BBM tidak bisa turun, Fauzi meminjam akan mengkaver melalui subsidi khusus angkutan dan jasa, serta pada petani dan nelayan.
“Kami sudah membahas subsidi terkait langganan transportasi. Termasuk yang menjadi keinginan masyarakat melalui massa aksi akan diperjuangkan,” ujar Fauzi.
Wartawan: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
