Terdata 33 PMI Asal Pamekasan Pulang Kampung

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) PENERIMAAN: Pamekasan kedatangan 36 PMI, tiga di antaranya dari luar Pamekasan

Kabarmadura.id/Pamekasan-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memastikan memeriksa secara intensif terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang masuk ke Pamekasan. Terdapat 36 PMI yang bekerja di luar negeri, 3 di antaranya berasal dari luar daerah.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Pamekasan Sigit Priyono, Pemkab Pamekasan menerima kedatangan 36 PMI Minggu (10/5/2020) di Terminal Ronggosukowati.

Bacaan Lainnya

Terhadap 36 PMI yang bekerja di Malaysia tersebut, Tim Covid-19 Pamekasan memeriksa secara intensif sebagaimana ditetapkan dalam protokol kesehatan Covid-19.

“Pemeriksaan dan pendataan oleh Tim Covid-19 Pamekasan terhadap 36 pekerja PMI asal Pamekasan 33 orang, dan 3 orang (yang turun di Pamekasan, red) yang pulang dari Malaysia dengan menggunakan satu bus,” jelasnya.

36 PMI tersebut tidak luput dari pemeriksaan suhu tubuh, pendataan dan penyemprotan disinfektan oleh Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) dan petugas Tim Covid-19.

Setelah diperiksa secara menyeluruh, 36 PMI melanjutkan perjalanan menuju rumahnya masing-masing dengan dijemput oleh keluarganya.

Menanggapi masuk PMI ke Pamekasan, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Khairul Umam meminta Pemkab Pamekasan untuk mendata dan melacak sesuai protocol Covid-19. Hal itu untuk memastikan para PMI tidak terdampak Covid-19.

“Mereka (PMI, red) sebisa mungkin untuk tidak pulang ke rumah. Jadi harus dilakukan strerilisasi dulu, dan itu dilacak secara jelas, pendataannya harus sinkron, jangan sampai ada TKI yang tidak terdata,” ungkapnya.

Khairul Umam juga mengusulkan, untuk diberikan jaring pengaman social (JPS) terdampak Covid-19, sebab kedatangan PMI dipastikan terdampak Covid-19. Selain itu, PMI merupakan pahlawan devisa, sehingga dinikai sangat layak menerima bantuan.

“Harus berikan bantuan kepada mereka, jangan sampai mereka pulang ke tanah kelahirannya, menjadi beban keluarga, kemudian pemerintah tidak hadir,” pungkasnya. (rul/ong)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *