Terganjal BRPK MK, Penetapan Fauzi-Eva Berpotensi Akhir Januari

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KARIKATUR) HAMPIR: Penetapan Kepala Daerah Sumenep Achnad Fauzi-Dewi Khalifah tinggal tiga pekan. PASCA MENANG: Achmad Fauzi-Dewi Khalifa mendapatkam sejumlah permintaan dari parpol pengusung.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Penetapan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terganjal Buku Registrasi Perkara Konstirusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejatinya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumenep melalui Komisioner Divisi Hukum, Data, dan Informasi Imam Syafi’i sebelumnya membeberkan tidak terdapat sengketa di MK untuk Pilkada Sumenep.

Bacaan Lainnya

Imam sebatas menyampaikan pelanggaran yang hingga diproses Bawaslu Sumenep hanya satu yang terjadi. Yakni, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Desa Tambaagung, Kecamatan Ambunten dari 9 laporan dan temuan.

Itu pun pelanggaran yang masuk kategori pidana itu sudah ditutup seiring dengan Kepala Satuan Kriminal Reserse Kriminal (Kasatreskim) Sumenep AKP Dhani Rahadian Basuki mengekuarkan SP3, Senin (4/1/2021).

“Sudah melampaui 14 hari (batas waktu penyidikan),” kata Dhani.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep tetap harus mengantongi BRPK guna memastikan tidak terdapat sengketa guna menentukan jadwal penetapan pimpinan baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep itu.

Seperti yang dibocorkan, Komisioner KPU Sumenep Rafiqi Tanziel mengungkapkan, BRPK itu akan dikantongi pada 18 Januari depan.

Tak ayal, penetapan Fauzi-Eva sebagai pemimpin baru Kota Keris itu sekitar akhir bulan Januari. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, tertulis penetapan bupati dan wabup lima hari pasca MK mengeluarkan BRPK.

“(MK keluarkan BRPK) Tanggal 18 Januari. Iya (penetapan Bupati dan Wabup Sumenep lima hari setelah BRPK keluar),” ujarnya kepada Kabar Madura, Selasa (5/1/2021). (idy/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *