Terganjal PPKM, Serapan DBHCHT di Sampang Rendah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) NGENDAP: Realisasi bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sampang tidak maksimal, baru terserap di sektor kesehatan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Kendati sudah memasuki triwulan II tahun anggaran berjalan 2021, realisasi bantuan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sampang sebesar Rp26 miliar tidak maksimal. Hingga saat ini, baru terserap untuk sektor kesehatan sekitar 25 persen. Sedangkan untuk sektor pertanian, perekonomian dan lainnya belum ada serapan.

Sebab, adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga berbagai program, seperti sosialisasi tidak bisa dilaksanakan. Apalagi, ada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana program yang bersumber dari DBHCHT. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab Sampang Juwaini, Kamis (12/8/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dari sembilan OPD , baru satu OPD yang sudah merealisasikan program tersebut. Yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes). Sedangkan OPD lainnya, seperti bidang kesejahteraan masyarakat belum ada serapan. “Sebenarnya, semua OPD pelaksana ini sudah siap untuk merealisasikan program, hanya saja waktunya yang belum memungkinkan, maka baru Dinkes yang sudah merealisasikan,” ujarnya.

DIa memaparkan, berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi. Pagu DBHCHT difokuskan terhadap tiga bidang, yakni bidang kesejahteraan masyarakat sebanyak 50 persen, bidang penegakan hukum 25 persen dan bidang kesehatan 25 persen.

Disisi lain, untuk program penyaluran bantuan uang tunai bagi para buruh tani tembakau dan karyawan pabrik rokok itu, sangat sulit bisa direalisasikan. Sebab, belum memiliki data buruh tani tembakau. Alhasil, pagu DBHCHT yang tersedia terancam tidak bisa terserap maksimal. “Yang Jelas, anggaran yang tidak bisa terserap ini, nanti jadi silpa, untuk direalisasikan pada tahun berikutnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Sampang Suyono mengatakan, untuk sektor pertanian belum ada serapan lantaran beberapa kendala. Seperti, adanya PPKM dan kesiapan instansinya. Namun, pihaknya berjanji akan segera merealisasikan bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

“Prinsipnya, DBHCHT belum ada realisasi sampai sekarang, tetapi kami upayakan secepatnya bisa terealisasi,” janjinya.  (sub/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *