Tergoyangnya Kursi Fathor dan Harun Suyitno di DPRD Pamekasan

(KM/ALI WAFA) DIGOYANG: Pimpinan DPRD Pamekasan dari empat partai sedang memimpin suatu sidang paripurna.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan telah memasuki setengah periode. Di separuh perjalanan ini, tampak akan ada perubahan struktur alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk posisi pimpinan DPRD. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemilik kursi terbanyak akan merekomendasikan pergantian ketua DPRD.

Hal itu diakui oleh ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman. Dia mengungkapkan, dalam separuh perjalanan ke depan, dirinya tidak akan menjabat ketua legislatif. Pucuk pimpinan DPRD Pamekasan akan diganti oleh kader PPP lainnya, yaitu Halili. Halili sendiri merupakan mantan ketua DPRD Pamekasan periode sebelumnya.

Tidak hanya PPP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal akan adanya perubahan posisi kadernya di DPRD Pamekasan. Kursi pimpinan yang dijabat oleh Harun Suyitno berpotensi tidak akan bertahan satu periode. Sebab, kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Pamekasan Abdullah, kinerja kadernya di DPRD selama setengah periode terakhir menjadi pertimbangannya.

Bacaan Lainnya

Adanya teguran dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan kepada kadernya, terkait pelanggaran kode etik juga menjadi pertimbangan. Abdullah menambahkan, usulan pergantian pimpinan telah disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur. Saat ini, pihaknya tengah menunggu keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS yang akan disampaikan melalui DPW.

“Tapi yang menentukan bukan DPD. Yang menentukan DPW. Makanya saya menunggu dari DPW. DPW menunggu dari DPP,” paparnya, Senin (16/5/2022).

Di lain pihak, Partai Demokrat menegaskan tidak adanya pergantian pimpinan DPRD dari Partai Demokrat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pamekasan H. Hermanto yang juga sekaligus menjabat wakil ketua DPRD Pamekasan. Karena itu dia memastikan, jabatannya sebagai pimpinan DPRD akan tetap bertahan hingga habis masa periode.

Kendati begitu, Herman mengungkapkan, akan ada perubahan posisi AKD dari anggota Fraksi Demokrat. Pihaknya telah melakukan rapat internal membahas perubahan AKD. Permohonan perubahan posisi AKD dari anggota Fraksi Demokrat telah muncul. Menurutnya, sebagaimana diatur dalam tata tertib (tatib) DPRD Pamekasan, setiap dua setengah tahun akan ada perubahan AKD.

“Kalau pimpinan DPRD, insya Allah masih tetap. Tapi kalau di AKD mungkin ada pergantian. Karena sudah ada rapat internal. Mungkin sebelum tanggal 25 Mei itu sudah fiks penyebaran komisi-komisi dari Fraksi Demokrat,” jelasnya, Senin (16/5/2022).

Di lain pihak, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum bisa memastikan adanya perubahan, baik di tingkat pimpinan maupun AKD. Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Khairul Umam mengatakan, pergantian pimpinan DPRD merupakan otoritas partai. Sebagai ketua fraksi, dirinya hanya kepanjangan tangan partai yang menjalankan tugas partai.

Kata Umam, fraksi hanya melakukan evaluasi internal terhadap kinerja kadernya di DPRD. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada DPC PKB untuk dilanjutkan ke DPW PKB Jawa Timur. Namun sejauh ini, hasil evaluasi belum berkesimpulan perlunya ada pergantian pimpinan. Meski begitu, saat ini pihaknya tengah intens komunikasi terkait perubahan AKD di internal PKB.

“Alhamdulillah sampai hari ini, laporan kami baik-baik saja kepada DPC,” terang Umam.

Kondisi Kursi Pimpinan DPRD Pamekasan

  • PPP bersiap gantikan Fathor Rohman dengan Halili Yasin sebagai ketua dewan.
  • Dampak teguran BK, PKS pastikan Harun Suyitno diganti.
  • PKB belum tentukan sikap posisi Syafiuddin diganti atau dipertahankan.
  • Sebagai Ketua DPC Demokrat, Hermanto menggaransi dirinya tetap jabat pimpinan dewan.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Hairul Anam

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.