oleh

Terima Naskah Akademik Pemekaran Pamekasan, Bupati Pamekasan Akan Telaah Kembali

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Bupati Pamekasan Baddrut Tamam telah menerima naskah akademik tentang pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi dua wilayah berbeda, Rabu (17/2/2021). Naskah akademik itu diterima dari Rektor IAIN Madura Mohammad Kosim dan Rektor Universitas Madura (Unira) Risqiana.

Kedua rektor tersebut merupakan bagian dari Panitia Pembentukan Provinsi Madura. (P4M).Pemekaran itu berkaitan dengansyarat menjadikan Madura sebagai provinsi. Di mana, untuk menjadi provinsi, Madura minimal harus memiliki lima kabupaten/kota. Untuk mencapai itu, harus ada salah satu kabupaten yang dimekarkan.

Kabupaten Pamekasan menjadi pilihan untuk dimekarkan. Namun sebelumnya, harus ada naskah akademik yang memuat kelayakan Pamekasan untuk dimekarkan.

Berlangsung di ruang Pringgitan Dalam Pendopo Agung Ronggosukowati, PamekasanRabu (17/2/2021),Naskah akademik itu diberikan kepada Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathor Rohman.

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengapresiasi berbagai pihak yang rela mengkhususkan energinya untuk pembangunan Madura. Namun menurutnya, hasil kajian dalam naskah akademik itu tetap masih harus ditelaah lebih lanjut. Setelahnya, akan kembali didiskusikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Jadi yang perlu kita pikirkan secara bersama, ini bukan hal yang mudah yang dilakukan, pemikiran dan rekomendasi dari kajian itu akan kita telaah lebih lanjut,” paparnya, Rabu (17/2/2021).

Menurut Baddrut, untuk menuju Provinsi Madura, perlu adanya keselarasan pendapat dari setiap pemimpin di Madura. Baik dalam sudut pandang geografis, etos, semangat dan kebudayaan.

“Jadi tidak karena hasil kajian ini terus kemudian langsung dilaksanakan pemekaran, tetapi melalui proses berikutnya. Suatu kota itu dimulai dari kota administrasi dulu, baru setelah itu definitif dan seterusnya,” paparnya.

Sedangkan menurut Rektor IAIN Madura, Mohammad Kosim, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah Pamekasan sudah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan.

Persyaratan itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintah Daerah, terkecuali pada aspek keuangan daerah.

Pada aspek terakhir ini, kata Kosim, tercermin dari angka ketergantungan fiskal Kabupaten Pamekasan yang masih relatif tinggi, yakni proporsi dana perimbangan mencapai lebih dari 60 persen.

Namun tidak hanya memperhatikan ketergantungan fiskal, sebab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus melalui peningkatan dan percepatan pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, dan pengelolaan potensi daerah.

“Selama ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah bagian utara dengan bagian selatan. Laju pertumbuhan pembangunan Madura lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim,” urainya.

Dijelaskan, pemekaran wilayah Pamekasan dapat diterapkan dengan membagi wilayah menjadi Kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan. Merujuk RTRW 2012-2032, SSWP dan perkembangan ekonomi serta kekhususan ekonomi dari masing-masing kecamatan, maka plot untuk Kota Pamekasan bisa meliputi lima kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, dan Galis.

Sementara plot untuk Kabupaten Pamekasan meliputi 8 kecamatan, yakni Kecamatan Proppo, Waru, Kadur, Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Pakong dan Palengaan.

“Naskah Akademik ini sudah kami serahkan, setelah itu terserah bupati dan DPRD untuk ditindaklanjuti,”pungkasnya. (rul/waw)

 

Komentar

News Feed