oleh

Terjerat Razia, Pelanggar Protkes di Bangkalan Didenda Rp50 Ribu

Kabarmadura.id/Bangkalan-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar operasi yustisi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, Senin (14/9/2020).

Operasi yang digelar di Jalan A. Yani Bangkalan, Madura itu, didasari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Masyarakat yang melanggar akan disidang di tempat atau dilakukan pemeriksaan cepat berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam sidang di tempat itu melibatkan pimpinan sidang seperti hakim ketua, dibantu panitera, dan jaksa 1 dan jaksa 2 selaku penuntut.

Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan M. Fahad, beserta Forkopimda Kabupaten Bangkalan juga meninjau operaso tersebut.

Bupati Bangkalan Ra Latif mengatakan, jumlah pelanggar protokol kesehatan sebanyak 12 orang, semuanya dikenai sanksi berupa denda.

“Jumlah pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker sebanyak dua belas. Semuanya dikasih sanksi dan dikenakan biaya denda Rp.50 ribu,” tuturnya.

Bagi masyarakat yang tidak membawa KTP dan uang, diberikan sanksi sosial berupa menyapu di Taman Paseban.

Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra mengatakan, dalam proses operasi yustisi itu melibatkan Pengadilan Negeri Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan penyidik dari Polres Bangkalan.

“Operasi yustisi ini kan sifatnya proses peradilan cepat atau sidang ditempat, melibatkan pengadilan negeri, kejaksaan, polres maupun penyidik,” kata AKBP Rama.

Sasarannya adalah tempat yang rawan pelanggaran protokol kesehatan dan akan menyisir tempat perbelanjaan maupun ke warung makan.

“Tentu sasaran akan melihat titik-titik yang menjadi tempat masyarakat rawan pelanggar protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan setelah hari ini, kami akan menyasar ke tempat perbelanjaan, kemudian ke warung makan, jadi semua titik yang patut diduga banyak pelanggar protokol akan ditertibkan,” tegasnya.

Para pelanggar dikenakan Pasal 94 ayat 6 Huruf a jo pasal 27A, jo Pasal 27B, jo Pasal 27C, jo Pasal 20A Peraturan Daerah (Perda) Bangkalan Tahun 2020 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. (02km/waw)

Komentar

News Feed