oleh

Terlambat Dikerjakan, Kualitas Jalan Jadi Taruhan

Kabarmadura.id/SUMENEP-Progres Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep di triwulan pertama tahun anggaran 2019, tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, pembangunan jalan yang sebelumnya direncanakan dibangun di awal tahun, tidak ada yang berjalan satu pun.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Sumenep sudah mewanti-wanti Pemkab Sumenep untuk melaksanakan program tepat waktu, terutama pekerjaan fisik di Dinas PU Bina Marga Sumenep.

Sebab, kendati triwulan pertama di tahun 2019 sudah lewat, namun belum ada satu pun program pekerjaan fisik yang direalisasikan oleh instansi bersangkutan.

“Sampai sekarang, belum ada program fisik terutama di PU bina marga yang dikerjakan. Ini tanda-tanda awal kalau nantinya akan molor,” kata anggota Komisi III DPRD Sumenep M Ramzi.

Pada saat pengesahan APBD tahun 2019, antara legislatif dan eksekutif bersepakat, bahwa program-program di organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya pekerjaan fisik di PU Bina Marga, akan dikerjakan sejak triwulan pertama.

“Namun pada kenyataannya nihil, tentunya langkah yang buruk dan tidak diharapkan kami. Sebab, dari pengalaman sebelumnya, ketika pekerjaan terlambat, yang jadi taruhan adalah kualitas, dan tidak terserapnya anggaran,” ungkapnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU Bina Marga Mohammad Jakfar mengungkapkan bahwa terkendalanya berbagai program yang telah direncanakan tersebut adalah karena tidak sinkronnya antara peraturan presiden dengan peraturan menteri PU Bina Marga tentang batasan usaha kecil.

Ia menambahkan bahwa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan usaha kecil itu sampai pada angka Rp10 miliar, sedangkan di Permen PU Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah di bawah Rp2,5 miliar.

“Nah, dua hal ini mempengaruhi kepada syarat pelelangan. Itu yang kami tuntaskan dahulu sehingga untuk membuat payung hukum, kita membuat perbup (peraturan bupati, red), insya Allah sudah selesai,” ungkap Jakfar saat ditemui Kabar Madura di gedung Pemkab Sumenep, Kamis (4/4).

Menurut Jakfar, di perbup itu nanti mengacu kepada peraturan menteri yang membatasi usaha kecil adalah Rp2,5 miliar. Rencana pelelangan akan dilaksanakan pada awal April, baru setelah itu, Mei dimulai pengerjaan, itu bila berjalan lancar sesuai rencana.

Ia berharap, akhir bulan Oktober sudah tidak ada aktivitas pembangunan jalan yang bersangkut paut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (mad/waw)

Komentar

News Feed