Terlambatnya Gaji Paramedis hingga 4 Bulan, Disebut lantaran Kelalaian

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) NUR HASAN: Ketua Komisi D DPRD Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Tidak kunjung cairnya gaji paramedis kontrak atau tenaga medis tidak tetap di Bangkalan, mulai dibahas oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Pasalnya, gaji tersebut belum cair selama 4 bulan lebih.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menilai bahwa tidak kunjung diberikannya gaji tersebut karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang lalai dan terlambat dalam mengajukan pencairan.

Bacaan Lainnya

Katanya, dia sudah melakukan koordinasi dengan  Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, bahwa pencairan gaji yang belum diterima tenaga medis ini sudah melewati batas wajar. Sebab, saat ini sudah memasuki bulan ke 5 atau triwulan kedua. Seharusnya, maksimal pencairan dilakukan pada bulan ke 3 dan itu sudah paling lambat.

“Ini batasan pencairan yang tidak wajar, kalau empat bulan itu sudah melebihi batas toleransi,” katanya, Selasa (5/5/2020).

Dia meminta kepada Pemkab Bangkalan untuk segera mendesak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), agar pengajuan pencairan segera dilaksanakan. Pasalnya, gaji ini menyangkut kesejahteraan dan kehidupan paramedis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

Nur Hasan juga meminta agar memprioritaskan sandang pangan, khususnya gaji bagi tenaga medis di Bangkalan.

“Mereka tidak ada yang ditunggu selain gaji, jika memang pemkab sudah mengajukan lama, saya minta juga pihak provinsi mengertilah kondisi para tenaga medis ini,” paparnya.

Dia juga mendesak Pemkab Bangkalan melalui Dinkes Bangkalan agar segera mencarikan solusi alternatif. Juga meminta agar tidak meremehkan kesejahteraan tenaga medis. Jika penundaan gaji ini karena Covid-19, katanya, pemkab seharusnya lebih bertindak cepat agar tidak semakin lama pencairannya.

“Paling tidak mulai bulan Januari itu sudah harus diusulkan, kenapa bulan April baru diusulkan. Jangan lalai lah dalam memberikan hak para tenaga medis ini,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembanbungan (PPP) ini.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo mengungkapkan, gaji 93 tenaga medis PTT itu terkendala tanda tangan dari gubernur Jawa Timur. Pemberian gaji ini perawat, merupakan pembagian sharing antara Pemprov Jatim dengan Pemkab Bangkalan.

Pria yang akrab disapa Yoyok itu menambahkan, untuk penggajian tenaga medis kontrak atau tidak tetap itu harus melalui proses yang panjang. Mulai dari MoU antara Dinkes Bangkalan dan Dinkes Jatim hingga tanda tangan bupati dan gubernur.

“Saya sudah MoU dengan Dinkes Jatim pada Januari, tanda tangan bupati pada akhir Februari, sekarang sudah di meja gubernur, jadi tinggal nunggu turunnya saja,” pungkasnya. (ina/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *