Tersangka Korupsi DD Karpote Kecamatan Blega Bangkalan Segera P21

  • Whatsapp
(FOTO: KEJARI BANGKALAN FOR KM) DITAHAN: Mantan Kepala Desa (Kades) Karpote Kecamatan Blega Bangkalan  Mohamad Ali yang terlibat korupsi dana desa (DD) tahun anggaran 2020 kemarin.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Kasus korupsi pembangunan jembatan yang menggunakan dana desa (DD) Karpote Kecamatan Blega Bangkalan berlanjut. Setelah ditetapkan tersangka atas nama Mohammad Ali (mantan kades) pada 28 Oktober 2021 lalu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), hingga saat ini berkas P21 belum dilimpahkan. Sehingga jangka waktu penahanan diperpanjang selama 20 hari.

“Seharusnya sebelum 20 hari sudah dilimpahkan ke pengadilan atau menjadi P21. Sebenarnya tidak ada kendala, berkasnya sudah selesai dan lengkap. Tapi penyidik masih merapikan berkas saja untuk dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Bangkalan Dedi Franky, Kamis (2/12/2021).

Menurutnya, tambahan penahanan terhadap tersangka tidak akan berlangsung lama. Bahkan berjanji tidak akan menambah perpanjangan penahanan lagi. Sebab jangka waktu masa penahanan untuk keseluruhan pemeriksaan tersangka oleh penyidik total 60 hari. Dengan rincian 20 hari penahanan pertama, kemudian bisa diperpanjang 20 hari lagi dan perpanjangan ketiga  20 hari.

Ketika pemeriksaan melewati jangka waktu maksimum yang telah ditentukan, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum atau dengan sendirinya penahanan terhadap tersangka batal menurut hukum.  “Jadi ini sudah perpanjangan kedua kalinya, tidak mungkin kalau sampai kami perpanjang lagi,” janjinya.

Dedy menambahkan, akan mendalami lagi mengenai kasus tersebut. Pihaknya tengah mengembangkan penyidikan adanya keterlibatan korupsi DD tahun 2020. Bahkan saat ini tersangka, masih ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kelas 1 Surabaya. “Yang jelas kami tetap mengusut kasus ini, apakah ada indikasi tersangka lain, selain Moh Ali,” tegasnya.

Sekedar diketahui, Moh Ali merupakan mantan Kades Karpote periode 2016-2020 lalu. Sedangkan kasusnya bergulir sejak tahun 2019, yakni proyek jembatan penghubung antara desa dalam surat pertanggungjawaban (SPj) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2020.  Namun pengerjaan fisiknya tidak dilaksanakan hingga 2021. Sedangkan alokasi dana sebesar Rp701 juta. Berdasarkan audit Kejari Bangkalan, ditemukan kerugian sebesar Rp500 juta.

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *