Terungkap Fee Ilegal untuk Bidan, Komisi D Kumpulkan POGI, IBI dan IDI Bangkalan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) KLARIFIKASI: IDI, IBI, POGI dan Dinkes Bangkalan dikumpulkan oleh Komisi D DPRD Bangkalan untuk dimintai penjelasan mengenai fee bidan yang viral.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Terungkapnya kesepakatan pemberian uang transport untuk bidan, mulai jadi atensi Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Kesepakatan yang dibuat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Bangkalan, untuk bidan yang merujuk pasien ke rumah sakit atau dokter tertentu, akan diberi fee Rp500 ribu.

Komisi D DPRD Bangkalan pada Selasa (26/10/2021) memanggil Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bangkalan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bangkalan, POGI Bangkalan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan untuk dimintai keterangan mengenai hal tersebut.

Alasan pemanggilan itu, kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan, karena pihaknya sudah mewanti-wanti, baik kepada Dinkes maupun bidan di Bangkalan untuk tidak menerapkan itu. Namun, kenyataannya malah ada surat kesepakatan secara tertulis. Hal ini membuatnya menilai Dinkes Bangkalan lalai dalam melakukan pengawasan.

“Jangan-jangan Dinkes ini lalai melakukan pengawasan. Kenapa bisa sampai dokter kandungan yang tergabung dalam POGI ini membuat kesepakatan itu dan dilakukan secara tertulis. Jadi saya minta pada POGI dan Dinkes untuk mencabut surat kesepakatan itu,” tegasnya di ruang Banggar DPRD Bangkalan.

Politisi dari PPP ini menyampaikan, selain meminta pencabutan surat kesepakatan itu, pihaknya meminta ada kesepakatan harus nihil deal-deal apa pun dengan bidan yang melakukan rujukan.

Nur Hasan juga meminta ada kesepakatan antara Dinkes dan bidan di Bangkalan membuat kesepakatan panduan rujukan yang baik. Jangan sampai dia mewanti-wanti, ada pelayanan persalinan dan rujukan yang tidak sehat.

“Cek bidan yang mengirim pasien-pasien yang notabene rumahnya di pelosok merujuk ke klinik yang jauh dan layanan kurang. Seperti kasus pasien dari Galis dirujuk ke Kamal,” pintanya.

Mengenai dugaan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Glamour Husada, Kamal yang diduga tidak memenuhi kelayakan praktik, harus dikaji dan evaluasi. Pihaknya juga menuntut Dinkes membuat tim kajian mengenai dokumen dan syarat lainnya sudah terpenuhi atau tidak.

“Kalau terpenuhi, kami akan support dan dukung. Tapi kalau tidak terpenuhi, jangan pandang bulu. Klinik mana pun dan milik siapa pun, jika tidak memenuhi standar harus ditutup. Selidiki kelengkapannya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua POGI Bangkalan dr Muliadi Amanullah di hadapan Komisi D mengaku, kesepakatan itu dibuat karena pada tahun 2016 lalu, semenjak jembatan Suramadu beroperasi, banyak pasien dari Bangkalan yang dirujuk ke Surabaya.

Setelah dia selidiki, dokter praktik di Surabaya memberikan uang transport kepada bidan di Bangkalan jika berhasil melakukan rujukan ke tempat praktik dokter kandungan.

Akhirnya, pihaknya mengambil kebijakan membuat surat kesepakatan pemberian uang transport kepada bidan yang merujuk. Hal itu juga disepakati oleh semua dokter yang tergabung dalam POGI Bangkalan, termasuk dr Surya Haksana.

Namun, seiring berjalannya waktu dan semenjak ada RSIA Glamour, Kamal, dia menilai dr Surya memberi uang transport melebihi yang telah disepakati, yakni sebesar Rp500 ribu.

Dia sempat memberi teguran, tetapi menurut dokter yang kerap disapa Mul tersebut, dr. Surya tidak mengindahkannya. Sehingga, dia memohon pencabutan surat izin praktik (SIP) milik dr. Surya.

“Tujuannya supaya rujukan betul-betul tercepat dan terdekat untuk menyelamatkan bumil. Karena ada kasus di RSIA Glamour, ibu hamil dari Galis dirujuk ke Kamal meninggal dunia. Padahal dari Galis masih sadar dan belum terjadi apa-apa. Kami hanya mengajukan permohonan, bukan surat rekomendasi pencabutan SIP, ” terangnya.

Di pihak lain, perwakilan IBI Bangkalan, yakni bidan Ida yang berasal dari Kamal mengatakan, IBI Bangkalan sudah membuat kesepakatan sendiri mengenai penanganan rujukan. Surat kesepakatan itu juga telah disetujui semua bidan di Bangkalan. Di mana bidan harus melakukan rujukan secara berjenjang untuk meminimalisir kematian ibu hamil.

“Sudah ada surat edaran harus melakukan rujukan berjenjang. Sudah ada komitmen rujukan berjenjang harus berlaku bagi semua bidan,” jelasnya.

Diakuinya, jika ada kasus pasien yang dirujuk melewati jenjang yang telah disepakati, patut dipertanyakan.  Sampai saat ini, pihaknya belum ada laporan mengenai hal itu.

Dijelaskannya, rujukan berjenjang itu, yakni jika pasien memiliki komorbid dan tidak bisa melakukan persalinan normal, rujukan pertama yakni fasilitas kesehatan (faskes) puskesmas terdekat atau klinik terdekat yang ada di kecamatan.

Jika puskesmas terdekat dan klinik tidak bisa menangani, rujukan harus ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas memadai.

“Ada tidaknya ucapan terima kasih, bidan harus berjenjang melakukan rujukan mulai dari puskesmas, kalau puskesmas tidak bisa harus ke rumah sakit,” pungkasnya.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *