oleh

Terus Direhab Habis Ratusan Juta, Kalah Produktif dari RPH Ilegal

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Tujuh rumah potong hewan (RPH) yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan, selama ini tidak semua dipergunakan dengan baik.

Hanya dua RPH yang tercatat digunakan secara efektif dan produktif untuk pemotongan hewan. Belum lagi, di Pamekasan juga terdapat 46 tempat potong hewan (TPH) ilegal beroperasi.

Sejatinya, Dinas Peternakan sudah memperbaiki RPH yang ada. Tahun 2019 lalu, tiga RPH diperbaiki, yakni RPH Waru, Pamekasan dan Pakong. Saat itu, biaya perbaikannya masing-masing  mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp190 juta.

Meski penggunaan RPH belum berjalan efektif, Disnak kembali  merencanakan perbaikan dua RPH lainnya, yakni RPH Banyupelle dan RPH Palengaan dengan total anggaran mencapai Rp366 juta yang bersumber dari APBD Pamekasan.

Kepala Bidang (Babid) Pembibitan, Pakan dan Produksi DKPP Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorani mengatakan, tujuh RPH itu meliputi RPH Pakong, RPH Pamekasan, RPH Pegantenan, RPH Banyupelle, RPH Palengaan, RPH Waru, dan RPH Proppo. Terdapat 21 orang jagal yang bekerja di RPH tersebut.

Sementara dari ketujuh RPH tersebut, hanya RPH Pakong dan RPH Palengaan yang produktif dan digunakan warga. Tidak efektifnya lima RPH lainnya, diakui Sulistiorini, karena masih terdapat 46 TPH ilegal yang dilakukan secara mandiri oleh pengusaha pemotongan hewan.

Sejatinya, Disnak mengklaim bahwa sudah melakukan sosialisasi guna menekan TPH ilegal mulai tahun 2013 lalu. Namun, masih tetap berlangsung.

“46 usaha pemotongan yang masih melakukan pemotongan sendiri-sendiri di rumah masing-masing, TPH itu sudah tidak boleh, berdasarkan undang-undang semua pemotongan yang dagingnya akan diedarkan harus keluar dari RPH,” jelasnya, Senin(20/4/2020).

Sementara untuk penindakan secara hukum, diakui Indah, saat ini masih belum ada aturan yang jelas, utamanya mengenai sanksi bagi jagal yang melakukan pemotongan secara mandiri. Tetapi untuk pengendalian sapi betina produktif, sudah ada sanksinya, namun sekedar sanksi administratif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan Ismail Arrahim mengatakan, kurang efektifnya pelayanan yang pada RPH DKPP dianggap gagal dalam memberikan pelayanan terhadap kesehatan daging sapi yang beredar, sebab masih ada 46 TPH ilegal yang beroperasi.

“Secara keseluruhan masih ada ketimpangan antara kebutuhan daging sapi dengan keberadaan RPH itu. Saya beri contoh,  di Palengaan, ada 2 RPH ada 17 TPH liar, ini masalah yang sangat serius, mulai dari kesehatan hewan dan kesehatan daging yang beredar. Jadi apa pun hewan yang akan dipotong itu, diperiksa dulu oleh dokter hewan, dikarantina, kemudian dipotong,” ulasnya saat ditemui di ruang Komisi II DPRD Pamekasan.

Dia juga menjelaskan, jika merujuk kepada aturan untuk pemotongan di luar RPH dilarang, sedangkan di Pamekasan fenomena tersebut masih terjadi, bahkan banyak indukan sapi betina yang diperjualbelikan secara bebas di pasaran.

“Yang masih bunting pun dipotong, ternyata masih banyak anakan-anakan sapi yang diperjualbelikan di situ, ini persoalan yang sangat serius, pertama menghambat populasi, menyalahi ketentuan, karena betina produktif, kemudian berkait dengan kesehatan pula, kalau nggak sehat dipotong, sapi mau mati dipotong, sakit parah dipotong dan ini akan menyebarkan penyakit kepada masyarakat,” terangnya.

Dengan demikian, pihaknya mendesak DKPP Bangkalan agar memiliki perencanaan yang jelas untuk mensterilkan peredaran daging di pasaran, kemudian juga mempunyai langkah yang jelas untuk menertibkan TPH liar.

“Bagaimana menertibkan TPH liar ini belum ada progres yang jelas ke arah itu, bagaimana ke depan tidak ada lagi TPH liar itu, kemudian RPH yang ada ini dimaksimalkan fungsinya dan keamanan daging konsumsi yang beredar juga harus terjamin,” pungkasnya. (rul/bri/waw)

 

Komentar

News Feed