oleh

Tes Urine Nikah di Sumenep Masih Dicoba di Satu KUA

Kabarmadura.id/Sumenep-Tes urine pranikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sumenep, masih sekadar pilot project (percontohan). Sehingga di Sumenep, penerapannya baru di KUA Kecamatan Sumenep.

KUA Kecamatan Sumenep, merupakan satu dari 100 KUA se-Indonesia, yang dipilih menjadi percontohan program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah dari Bimas Kementerian Agama (Kemenag) pusat.

Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kemenag Sumenep Abd. Azis menjelaskan, setelah melakukan rapat bersama KUA se-Sumenep, dari 27 KUA hanya bisa menunjuk KUA Sumenep untuk menerapkan tes urine pranikah mulai Januari 2020.

“26 KUA masih dalam tahap persiapan. Sebab, yang ditunjuk sebagai KUA piloting project hanya di Kecamatan Sumenep,” katanya, Minggu (12/01/2020).

Dijelaskan, jika percontohan tes urine pranikah KUA Sumenep berjalan dengan baik, maka akan merencanakan KUA. Jika sebaliknya, maka tidak akan melanjutkan tes urine pra nikah tersebut pada 26 KUA di Sumenep.

Pihaknya tidak berjanji KUA yang lainnya bisa menerapkan tes urine pra nikah. Namun, setidaknya bisa mempersiapkan diri untuk menerapkan.

“Hal tersebut juga penting dilakukan mengingat, penerapan berdasarkan surat resmi,” paparnya.

Sebelumnya, dia mengatakan, penerapan tes urine pra nikah sangat mendesak. Sebab, surat edaran mengenai tes urine pranikah diterima Kemenag Sumenep pada 19 Desember 2019). Surat yang dimaksud beromor B- 7303 /Kw.13.6.1/PW.01/12/2019.

Dalam surat tersebut, Sumenep yang sudah memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK),  untuk menunjuk satu kantor urusan agama (KUA) kecamatan menjadi piloting kerja sama dimaksud. KUA tersebut harus menambah persyaratan keteranga bukti tes urine bagi calon pengantin yang mendaftar nikah.

“Surat edaran tersebut ditanda tangani oleh Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim Moch. Amin Machfud,” ujarnya.

Dalam surat itu, KUA yang ditunjuk menjadi priroritas utama e-piloting kerja sama atau pelayanan KUA berbasis eletronik, salah satunya memberikan bimbingan perkawinan mandiri serta menambahkan persyaratan yakni melakukan tes urine pranikah.

“Sebenarnya penerapan pra nikah melakukan tes urine sudah awal tahun 2020 jadi KUA harus melampirkan tes urine pra nikah. Apa pun kendalanya maka harus dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubbag Umum BNNK Sumenep Wahyu Purnomo mengatakan, mengenai tes urine pra nikah, pihaknya hanya ikut perintah dari Kemeneg.

Namun, BNN Sumenep saat ini tidak ideal. Sebab, terkendala SDM dan fasilitas, mengenai SDM seperti dokter, konselor, pengolah data. Sedangkan pelanggannya mencapai 10 hingga 30 orang, bahkan 50.

Dijelaskan, dengan diterapkannya, tes urine pranikah maka akan membutuhkan banyak tenaga. Agar nantinya tidak banyak antri ketika mendaftar dan melakukan tes urine tersebut.

“Idealnya, para petugas masing-masing harus lebih dari satu orang. Sehingga, ketika membeludak, para pelanggan harus antri,” katanya. (imd/waw)

 

 

Komentar

News Feed