Tidak Ada Kewajiban Vaksin Urus SIM dan STNK

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) PROSESI: Pelaksanaan vaksinasi di salah satu kantor desa di Sumenep.

KABARMADUR.ID, SUMENEP- Pelayanan administrasi untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) di Polres Sumenep sempat diterpa informasi hoax, bahwa setiap warga yang akan mengurus SIM maupun STNK harus menjalani vaksinasi.

Informasi hoax tersebut sebagian besar berasal dari pesan berantai dan juga melalui media sosial baik melalui pesan berantai WA maupun media sosial lainnya. Sejumlah warga yang belum menjalani vaksin, sempat resah, karena untuk menjalani vaksin anti covid-19 prosesnya tidak bisa serta merta. Sehingga, sebagian ada yang melakukan penundaan pengurusan STNK maupun SIM karena belum menjalani vaksin.

Bacaan Lainnya

Terhadap kabar hoax tersebut, Kabag Humas Polres Sumenep Akp Widiarti menjelaskan, untuk layanan pengurusan surat kendaran baik mengurus pembuatan baru atau perpanjang tidak ada kewajiban untuk melakukan vaksinasi.

Sehingga jika masyarakat merasa resah dengan keharusan melakukan vaksin atau menyertakan sertifikat vaksin, maka masyarakat tidak perlu khawatir karena memang bukan persyaratan.

“Tidak ada itu kewajiban harus jalani vaksin. Karena memang tidak ada perintah yang demikian,” kata Widi, sapaannya. Rabu (28/7/2021).

Mantan Kapolsek Kota itu menambahkan, demi layanan kesehatan maka setiap pelayanan polres mulai dari perpanjangan SIM, STNK, dan perpanjangan plat nomor memang disediakan prosesi vaksinasi. Namun, vaksinasi tersebut disediakan untuk masyarakat yang memang mau atau tidak keberatan serta kondisi kesehatannya memang layak vaksin

“Masyarakat boleh tidak mau, karena kan tidak wajib,” imbuhnya.

Sementara itu,  untuk layanan pencairan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kewajiban penerima harus sudah melakukan vaksin anti Covid-19 menjadi persyaratan. Warga yang akan menerima diharuskan menyertakan sertifikat vaksin. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Moh Iksan.

Menurutnya, pihaknya tetap bersikukuh pada peraturan presiden (Perpres) perpres no 14 tahun 2021 pasal 13 a poin ke 4 bahwa seluruh penerima bantuan sosial (bansos) harus divaksin sebagai syarat mendapatkan prioritas atau diutamakan mendapatkan bantuan.

“Acuan kami bukan menteri tetapi presiden. Sudah jelas dalam aturan itu bahwa seluruh penerima harus vaksin, yang tidak ditunda dulu pencairannya,” papar dia. (ara/bri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *