oleh

Tidak Ada Tanggapan, Dua Hari RS. Nindhita Disegel

KABARMADURA.ID, Sampang -Akibat tidak ada tanggapan dari pihak Rumah Sakit (RS) Nindhita, anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menyegel rumah sakit itu selama dua hari, atau sejak Minggu (11/10) hingga Senin (12/10/2020).

Penyegelan kedua tersebut, karena pihak RS. Nindhita tidak bisa memberikan keterangan atau alasan yang logis terkait adanya penolakan pasien peserta BPJS saat akan melahirkan. Peserta aksi yang menuntut bertemu dengan pihak direktur RS. Nindhita dan dr. Turah selaku dokter kandungan penanggung jawab layanan pasien BPJS.

Namun hingga pukul 08.30 malam, peserta mencoba masuk ke RS. Nindhita untuk bertemu dengan dr. Turah tetapi dihadang satpam. Sehingga, menimbulkan aksi adu mulut. Sebab, hadangan itu juga tanpa alasan yang jelas.

Humas DKR Sampang Maushul Maulana kecewa dengan direktur RS. Nindhita yang dinilai tidak berani menemui mereka. Padahal aksi tersebut sudah dilakukan kedua kalinya.

Anehnya lagi, ditengah-tengah adanya aksi pemasangan banner penyegelan, tepatnya pukul 05.30, ada anggota kepolisian dan babinsa yang datang, padahal adanya anggota DKR di RS. Nindhita itu hanya ingin bertemu dengan direktur untuk meminta jawab terkait adanya penolakan pasien BPJS yang akan melahirkan.

“Kami melakukan aksi dan menunggu didepan itu bukan tidak mempunyai kesibukan lain, malah tidak ditemui. Ia, kemaren alasan ke ke Kota Malang, tetapi sekarang itu ada di dalam, tapi tidak bisa nemui kami,” ucapnya dengan nada kecewa, Senin (12/10/2020).

Karena aksi kedua tersebut tetap tidak ditanggapi, RS. Nindhita dinilai tidak serius mengelola rumah sakit. Sehingga pihaknya akan melakukan aksi lanjutan.

DKR Sampang juga akan meminta pemerintah mencabut izin kerjasama rumah sakit itu  dengan BPJS, termasuk mencabut izin operasionalnya. Sebab, jika rumah sakit itu tidak bisa melayani pasien BPJS,sama halnya tidak berguna.

“Kami akan mencatat semua kasus yang ada di RS. Nindhita itu, karena dari dulu memang sering ada masalah, tetapi yang sampai aksi hanya sekarang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Humas RS. Nindhita Sampang Zaini menuturkan, jika memang ada masalah, pihaknya bersedia untuk melakukan perbaikan. Namun pihaknya menyayangkanaksi DKR itu, karena itu sudah mengganggu ketenangan masyarakat, khususnya kaluarga pasien.

Soal pencabutan izin, pihaknya memastikan tidak akan bisa dilakukan dnegan serta-merta,  masih membutuhkan kajian yang lebih matang.

Selain itu,  jelas Zaini,pilihan RS. Nindhita bermitra dengan BPJS, juga menjadi ajang untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sampang. Namun semua itu masih butuh tahap.

“Jika ada yang perlu perbaikan akan kami perbaiki. Dan semisal dicabut, ya silakan, tetapi dipikir terlebih dahulu. Artinya, mau mencabut izin kerjasama cuma karena satu pasien, padahal di RS. Nindhita itu bukan hanya satu pasien, tetapi banyak. Jadi, ketika dicabut yang lain akan jadi korbannya,” pungkasnya. (mal/waw)

 

 

Komentar

News Feed