KABARMADURA.ID | SRESEH–Proyek saluran atau irigasi air di Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Sampang menelan uang negara Rp195 juta itu, hingga kini tidak bermanfaat dan mangkrak. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang diletakkan di kawasan tandus tersebut menimbulkan kecurigaan dari berbagai elemen masyarakat.
Atas kondisi tersebut, salah salah Seorang warga Desa Disahanah Sreseh Sampang Agus Efendi menilai, penempatan proyek irigasi itu terkesan dipaksakan dan asal terealisasi yang berdampak terhadap pembangunan saluran tersebut mangkrak.
Dia mencurigai adanya kolusi dalam proses penempatannya, sehingga berakibat pada mangkraknya pembangunan saluran tersebut. Selain itu, kualitas bangunan dinilai tidak sesuai RAB. Untuk itu, dirinya meminta agar program itu dilakukan audit oleh pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan lagi.
“Kami minta agar proyek saluran ini diaudit, karena sudah menghabiskan anggaran besar, tapi tidak bermanfaat, kami curiga adanya kolusi dan kongkalikong pihak-pihak tertentu,” ungkap Agus kepada Kabar Madura.
Dikatakan juga, seyogyanya pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengarahkan penempatan proyek itu agar sesuai kebutuhan dan bermanfaat. Namun, anehnya, seolah dipaksakan ditempatkan di lahan yang bukan kawasan pertanian produktif tersebut.
“Alih-alih bermanfaat kepada masyarakat, proyek saluran ini terkesan hanya untuk eksistensi saja dan ajang untuk meraup keuntungan pribadi. Maka kami berencana melaporkan kepada APH di Sampang dan Kejati Jatim,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Hippa Disanah Jaya Desa Disanah Sreseh Abd. Muid mengatakan, soal penempatan proyek irigasi itu sudah melalui musyawarah bersama ketua BPD setempat. Masalah penempatannya, karena agar ada irigasi di kawasan itu, sehingga manfaatnya bisa didapat hanya pada saat musim hujan.
“Ya memang kalau musim kemarau tandus, tapi kalau musim hujan di kawasan itu merupakan persawahan. Nanti tetap bermanfaat,” dalihnya.
Sebelumnya, Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Disanah Moh. Syaiful membenarkan bahwa hingga kini proyek saluran dari pusat itu belum memberikan manfaat, tidak ada air yang mengalir di saluran tersebut.
“Memang di kawasan pembangunan saluran Hippa ini tidak ada sumber mata air. Mohon maaf kami tidak terlibat dalam proses musyawarah jadi tidak tahu secara pasti karena kami baru menjabat PJ di desa ini,” ujarnya.
Pewarta: Subhan
Redaktur: Wawan A. Husna
