oleh

Tidak Bisa Hadirkan Dokumen yang Diminta, Sidang Transparansi APBDes Desa Maneron Deadlock

Kabarmadura.id/Bangkalan-Sidang lanjutan mengenai transparansi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes) di Desa Maneron, Kecamatan Sepulu menemui jalan buntu. Sidang yang difasilitasi Komisi Informasi (KI) Bangkalan ini sebenarnya terkait keterbukaan informasi APBDes tahun 2017-2018 yang diajukan oleh Mahfud. Ketua Majelis KI Bangkalan Rohim mengatakan, agenda sidang keempat ini sudah masuk tahap mediasi sejak sidang pertama pada 6 Februari 2020 lalu.

“Masih belum ada kesepakatan (deadlock), dan lanjut ke sidang mediasi selanjutnya. Jika tetap tidak ada kesepatakatan, akan dilanjut ke sidang ajudikasi (pembuktian), masih panjang prosesnya,” ujarnya.

Terpisah, kuasa hgukum pemohon Rohman yang mengadukan masalah ini ke KI karena kliennya merasa sudah berkali-kali meminta kades Maneron untuk mempublikasikan RAPBDes dan SPJ APBDes tahun 2017-2018. Namun kades tidak pernah memenuhi permintaan tersebut.

“Kami sebagai masyarakat ingin mengetahui berapa anggaran dan apa yang dikerjakan oleh kades Maneron,” ungkapnya.

Karena selama ini, menurutnya, warga Desa Maneron merasa tidak ada keterbukaan mengenai realisasi anggaran tersebut. Menurut pengakuan kuasa hukum termohon yakni Kades Maneron, SPJ APBDes pada tahun itu tidak ditemukan. Padahal menurut Rohman, hal itu merupakan dokumen publik atau arsip yang harus disimpan.

“Harusnya itu dipegang kepala desa,” paparnya.

Kata dia, dari kegiatan tahun itu, hanya ada 1 kegiatan yang ditemukan. Kegiatan tersebut ialah pembangunan jembatan di Desa Maneron. Dia menuding, bahwa arsip pada tahun 2017 hingga 2018 itu disembunyikan atau dihilangkan.

“Tidak ada SPJ-nya, atau jangan-jangan ini fiktif. SPJ itu seharusnya tidak kemana-mana, karena itu dokumen publik yang harus ada,” jelasnya.

Berdasarkan Kuasa Hukum termohon, Risang Bima Wijaya mengungkapkan, bahwa kliennya itu merupakan kades baru Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tahun 2018. Sehingga, mengenai SPJ APBDes pada tahun itu bukan kliennya yang memegangnya. Bahkan dia dan kliennya sudah melacak ke kantor Kecamatan Sepulu. Tetapi tidak ada SPJ tahun 2017-2018.

“Karena SPJ-nya tidak ada, maka tidak bisa diberikan oleh termohon (kades, red). Bisa saja diduga fiktif proyeknya, karena dokumennya tidak ditemukan,” tukasnya.

Untuk itu, dia dan kliennya juga akan berencana menempuh jalur hukum mengenai tidak adanya dokumen tersebut. (ina/pai)

 

Komentar

News Feed