Tidak Butuh Lama, BPN Bangkalan Beri Layanan Khusus bagi Pemohon Sertifikat Tanah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) PENGENALAN: Kepala ATR/BPN Bangkalan Moh. Tansri melaunching inovasi bidang layanan yang diberi nama Red Carpet.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) kini membuka ‘red carpet‘ bagi pemohon sertifikat tanah. Pihaknya memberikan pelayanan dan fasilitas khusus. Sehingga pemohon tidak perlu berlama-lama dan mudah dalam mengurus sertifikat tanah.

BPN Bangkalan telah menyediakan ruang khusus konsultasi dan bagi ibu menyusui dan hamil telah disediakannya juga ruang laktasi.

Bacaan Lainnya

Kepala ATR/BPN Bangkalan Moh. Tansri mengatakan, dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, pihaknya selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan bahwa permohonan sertifikat tanah ada aturan yang harus dipenuhi masyarakat.

Mengenai pembiayaan, ditegaskan bahwa pihaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam inovasi layanannya, pemohon sertifikat tanah diminta datang langsung ke kantor ATR/BPN Bangkalan. Sebab, sudah disediakan berbagai fasilitas yang lengkap, seperti ruang konsultasi, jika pemohon ingin mengkonsultasikan persoalan sertifikasi tanah

“Kami mengimbau masyarakat Bangkalan untuk datang sendiri ke kantor BPN,”  ucap Moh. Tansri.

Di ruang konsulatasi tersebut, masyarakat bisa menanyakan terlebih dahulu mengenai dokumen yang harus dilengkapi dan tentang penbiayaannya secara gamblang. Dalam konsultasinya, pemohon akan langsung dilayani petugas dari ATR/BPN Bangkalan.

“Kami sediakan fasilitas tersebut agar masyarakat bisa puas dengan pelayanan yang telah disediakan oleh ATR/BPN dan di situ kami akan jelaskan semua persyaratan dan pembiayaan,” ungkapnya menunjukkan jalus khusus bagi pemohon langsung pemilik tanah.

Apabila pemohon tidak bisa datang, Tansri meminta agar perwakilan dari pemohon bisa melampirkan surat kuasa. Namun wakil yang dimaksud, pemohon diharapkan bisa mencari yang betul penerima kuasa mengetahui aturan-aturan yang berlaku, seperti PPAT/notaris.

Sebab jika kuasa diberikan kepada PPAT/notaris, pihaknya bisa mengontrol bila ingin berbuat tidak sesuai aturan. Katanya, adanya miskomunikasi yang sering terjadi di dalam pengurusan sertifikat tanah karena adanya oknum di luar kuasa yang tidak bertanggungjawab untuk tidak diurus ke ATR/BPN Bangkalan.

“Untuk itu, apabila ingin mengurus sertifikat tanahnya agar langsung secara mandiri bisa datang ke kantor pertanahan. Jadi bagi pemohon yang merasa pelayanan lama, kami tunggu di kantor agar dapat kami klarifikasi. Sehingga, kami bisa tahu apakah betul berkasnya sudah sampai di kami atau tidak dan segera bisa kami ketahui. Karena jika berkas lengkap, proses hanya 7 hari,” pungkas Tansri. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *