Tidak Dianggarkan Kemenkes, Insentif Nakes Turun Drastis

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) PENDAPATAN BERKURANG: Insentif tenaga kesehatan (nakes) di Bangkalan mengalami penurunan akibat regulasi baru.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Sejak penganggaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, berakibat pada penurunan nominal hingga 25 persen pada realisasi Juni 2021 ini.

Dalam hal menganggarkan, insentif khusus nakes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu itu, tidak lagi kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebelumnya, anggaran insentif nakes tahun 2020 bersumber dari bantuan operasional kesehatan (BOK).

Bacaan Lainnya

Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan dr. Nunuk Kristiani, Kamis (15/7/2021) mengatakan,  perubahan tersebut tertera di Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Alokasi Anggaran Insentif Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“jadi Insentif yang diberikan oleh pemkab berkurang mulai dari Rp2,5 juta per nakes. Kami sudah menyerap, gabungan dari Dinkes. Sekarang diserahkan ke daerah, jadi berkurang drastis,” ujarnya.

Jika biasanya dokter menerima insentif dari Kemenkes bisa mencapai Rp15 juta. Kini, hanya Rp5 juta. Begitu pula dengan perawat, insentif sebelumnya Rp5 juta, saat ini hanya Rp2,5 juta. Pemberian insentif tersebut, khusus nakes yang statusnya bekerja di rumah sakit. Sedangkan relawan, tidak tercover insentif dan hanya mendapatkan gaji.

“Jadi relawan ini gak dapat, karena gajinya sudah tinggi dari pemda diambilkan dari belanja tidak terduga (BTT),” jelasnya saat dihubungi melalui saluran teleponnya.

Pihaknya sudah mencairkan insentif untuk beberapa perawat, bidan, analis medis, dokter umum dan petugas pemulasaran jenazah. Selain jauh lebih sedikit, pencairan insentif nakes juga terbilang cukup rumit. Sebab, pihak rumah sakit harus menyediakan foto dokumentasi, kegiatan harus terperinci, terpublikasi dan lebih banyak file lainnya.

“Begini, kalau pencairan insentif langsung dari Kemenkes biasanya memang masih menunggu. Tapi, lebih enak ketika bersumber dari BTT atau daerah, anggarannya jelas meski laporan pertanggungjawabannya lebih lama,” tuturnya.

Lantaran ditangani Pemkab Bangkalan, pembayaran insentif bagi nakes saat ini disesuaikan dengan kemampuan daerah. Baik mengenai penetapan nominal maupun penurunan besaran insentif.

“Klaim insentif di kami juga dibatasi, kami perawat hanya dapat 31 orang, dokter 15 orang, seingat saya itu,” tegasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Bangkalan Abdul Aziz  membenarkan bahwa penganggaran dukungan pendanaan kesehatan Covid-19 memang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Anggarannya diambilkan dari refocusing DAU sebesar 8 persen. Jika dinominalkan, sebanyak Rp77.667.969.360 dengan alokasi insentif nakes sebesar Rp12.211.142.026.

“Itu penggunaannya sudah ada persentasenya. Jadi, masing-masing daerah tidak sama,” responnya. (ina/ito/waw)

Anggaran dan Realisasi Insentif Nakes Tahun 2021

  • Alokasi anggaran DAU Rp12.211.142.026
  • Realisasi hingga 12 Juli 2021 Rp2.852.142.930 atau 22,53 persen
  • Terdapat 446 nakes sudah menerima insentif

Insentif Nakes saat Ditangani Kemenkes

  • Dokter spesialis Rp15.000.000
  • Dokter umum dan gigi Rp10.000.000
  • Bidan dan perawat Rp7.500.000
  • Tenaga medis Lainnya Rp5.000.000

Dasar: Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020

Insentif Nakes saat Ditangani Pemkab Bangkalan

  • Dokter spesialis Rp5.000.000
  • Dokter umum dan gigi Rp3.500.000
  • Bidan dan perawat Rp2.500.000
  • Tenaga medis lainnya Rp2.500.000

Dasar: Permenkeu Nomor 17 tahun 2021

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *