oleh

Tidak Ditemukan Kerugian Negara, Kasus Penggelembungan Data JKN Tersendat

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Kasus dugaan penggelembungan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah hampir setahun di meja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Dengan pimpinan baru yang saat ini yakni Emmanuel Ahmad, kasus tersebut juga belum tertangani.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Iqbal Firdaosi menuturkan, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan dan pemanggilan pihak-pihak terkait. Sebelumnya, dugaan penggelembungan data penerima JKN ini masih menunggu koordinasi dengan pihak APIP.

“Koordinasi dengan APIP sudah, laporan juga kami sudah terima,” katanya.

Namun, meski laporan dan hasil koordinasi tersebut telah dia terima, Iqbal masih enggan menjelaskan hasil dari laporan itu. Kata dia, hasil laporannya masih diperdalam dan diperjelas oleh timnya.

“Jadi kami masih memperdalam hasil laporan itu dengan memanggil beberapa pihak kembali,” ujarnya.

Hingga saat ini, saksi yang sudah dipanggilnya ada 11 orang. Saksi-saksi yang dipanggil tersebut yaitu dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, puskesmas dan Bank Jatim. Iqbal menerangkan, setiap pekannya akan ada pemanggilan saksi mengenai kasus ini.

“Minggu kemarin pihak Dinkes kami panggil lagi, mungkin dalam pekan ini ada pemanggilan dari pihak rekanan. Kami masih terus dalami kasus ini,” terangnya.

Lamanya penanganan kasus ini, kata Iqbal, perlu kehati-hatian dan tidak bisa langsung dikebut. Dia beralasan bahwa saat ini masih di masa wabah Covid-19. Sehingga, semua kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan jangan sampai ada staf atau pegawai yang tertular Covid-19 lagi.

“Proses pemanggilannya pun harus dilakukan secara bertahap, karena kita juga harus menjaga kesehatan dan keselamatan para jaksa. Jadi butuh waktu yang cukup panjang,” paparnya.

Mengenai kasus ini, kata Iqbal, saat ini pihaknya belum menemukan adanya kerugaian negara. Tetapi, untuk perbuatan melawan hukum lain yang masih diperdalam.

“Kami masih mencoba mendalami perbuatan melawan hukum lain apakah tindakan itu bersifat administrasi atau dapat merugikan negara,” pungkasnya.

Diketahui, kasus ini diduga bermula dari adanya temuan jumlah penerima JKN yang ada di Puskesmas Kokop. Di mana jumlah penerima JKN tidak sinkron dengan jumlah masyarakat atau jumlah penerima JKN di puskesmas tersebut melebihi jumlah masyarakat Kecaman Kokop. (ina/waw)

 

 

Komentar

News Feed