Tidak Jalankan RAT, 189 Koperasi di Pamekasan Nonaktif

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) PERLU PEMBENAHAN: 189 koperasi di bawah Diskop dan UKM Pamekasan tidak aktif.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Pamekasan mencatat 692 koperasi yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, 189 koperasi tidak aktif. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskop dan UKM Pamekasan Abdul Fata, tidak aktifnya koperasi tersebut sebab tidak menjalankan rapat anggota tahunan (RAT). Padahal hal tersebut merupakan indikator aktif tidaknya operasional pelayanan koperasi.

Menurutnya, hal tersebut berdampak pada tidak terurusnya koperasi. Sehingga mengakibatkan modal yang diberikan kepada koperasi berpotensi ludes tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Di sisi lain, pada tahun ini telah berdiri 60 koperasi baru.

Bacaan Lainnya

“Yang tidak aktif itu kebanyakan dari koperasi program. Sebenarnya ada 2 koperasi yang terdaftar  di kami; yaitu koperasi mandiri dan koperasi program,” paparnya, Senin (2/8/2021).

Lebih lanjut, menurutnya, koperasi program merupakan koperasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah provinsi (pemprov). Semisal, koperasi wanita yang bentuk oleh Pemprov Jatim. Sedangkan koperasi mandiri  merupakan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat secara gotong royong.

“Koperasi yang atas permintaan pemerintah itu, volumenya sangat tinggi yang tidak aktif,” ulasnya.

Pihaknya mengklaim, selama ini sudah melakukan pembinaan intensif kepada 189 koperasi yang tidak aktif tersebut. Bahkan timnya sudah turun langsung ke lapangan untuk mendorong para pendirinya agar mengaktifkan kembali.

Sementara itu, ia mengungkapkan, tambahan 60 koperasi tahun 2021 merupakan koperasi program pemerintah yang merupakan turunan dari program beasiswa santri.

“Bahkan kami mencoba mendorong beberapa koperasi yang tidak aktif  agar melakukan RAT secara terpadu. Misalnya di Kecamatan Pademawu ada 10 koperasi wanita RAT-nya bersamaan. Hal tersebut sebagai upaya mengaktifkan koperasi kembali, meski di aturan, RAT secara kolektif tidak ada,” tukasnya. (rul/maf)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *