Tidak Lockdown, MUI Bakal Surati Gubernur

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) SERIUS: Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan koordinasi penanganan covid-19 di Pendopo Bangkalan, Senin (30/3)

Kabarmadura.id/Bangkalan– Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai tidak akan diberlakukannya lockdown di Madura ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan. Ketua MUI Bangkalan KH Syarifuddin Damanhuri menuturkan, dirinya akan menyurati Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa untuk melakukan lockdown di Pulau Madura.

Hal tersebut penting dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Madura, khususnya Bangkalan.

“Dalam waktu dekat ini kita akan segera mengirimkan surat kepada ibu gubernur untuk melakukan lockdown di Madura. Segera,” ujarnya.

Jika tidak dilakukan lockdown, ia mengkhawatirkan, penyebaran Covid-19 menjangkit Bangkalan melalui lalu lalang warga yang berada di Surabaya, yang masuk zona merah.

Di tempat terpisah, Ketua Satgas Penanganan Bencana Non-Alam dan Penanganan Percepatan Covid-19, Setidjabudhi mengungkapkan, kebijakan lockdown ada di tangan presiden. Bupati Bangkalan tidak punya kewenangan.

“Ya. Dasarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018,” jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa yang pada hari Minggu (29/3/2020) kemarin meninjau pos pantau di Jembatan Suramadu sisi Madura menuturkan, bagi pemudik yang akan pulang ke Madura akan diperiksa atau dipantau melalui drive thru yang telah disediakan di Jembatan Suramadu sisi Madura.

Mengenai seruan lockdown sendiri, menurutnya bukan kewenangannya untuk memutuskan hal itu. Sebab, keputusan lockdown ada di tangan pemerintah pusat yakni Presiden. Mengenai pengamanan yang ada di Pulau Madura, Khofifah menuturkan, akan melakukan karantina wilayah. Sebab, jika lockdown akan dikhawtirkan kekurangan pangan pada masyarakat. Karena, akses keluar masuk barang dan kegiatan masyarakat akan dibatasi dan dilarang keluar Pulau Madura.

“Sehingga tidak akan ada lockdown, akan tetapi untuk penanganan bagi pendatang keluar masuknya masyarakat Madura melalui jembatan ini, akan ada penanganan dan pencegahan berlapis. Jadi semua pemudik akan melalui pemeriksaan terlebih dahulu di drive thru ini atau terminal Bangkalan,” paparnya.

Ia juga meminta kepada pemudik yang baik dari Jakarta maupun daerah lain untuk tidak pulang. Khofifah meminta mereka (pemudik, red) tetap tinggal di daerah perantauan. Ia juga menghimbau, agar masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Juga bagi yang terlanjur pulang ke kampung halaman agar segera melapor ke masing-masing perangkat desa.

“Hal ini sebagai bentuk pengamanan pada yang masih sehat atau keluarga. Saya tahu pasti keluarga akan menyambut jika pemudik ini pulang. Tapi bagi para pemudik yang sayang keluarganya untuk tetap tinggal di Jakarta maupun daerah lainnya. Jangan pulang atau mudik dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, juga Badan Silaturrahmi Ulama Madura (BASSRA) mengirim surat bernomor 17/BASSRA/A/III/2020 kepada seluruh bupati dan forkopimda se-Madura terkait dengan upaya penanganan wabah Corona (Covid-19). Isi suratnya adalah merekomendasikan agar Pulau Madura dilakukan lockdown untuk sementara waktu dengan menutup akses Jembatan Suramadu.

Dalam surat tersebut, mereka meminta agar empat pimpinan kepala daerah di Madura menempuh sistem ‘Lockdown’ untuk menetralisasi dan mencegah tersebarnya virus tersebut di Pulau Garam. Isi surat tersebut juga mengharap kepada para bupati dan forkopimda untuk mempertimbangkan agar Pulau Madura ditutup untuk sementara waktu dengan menutup akses masuk dari Jembatan Suramadu dan akses masuk dari Pelabuhan Kamal dan akses lainnya. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *