oleh

Tidak Mampu Biayai Iuran, Pemkab Bangkalan Pangkas 90 Ribu PPID BPJS

Kabarmadura.id/Bangkalan-Adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 mengenai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berencana memangkas jumlah Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Bangkalan.

Rencana itu, setelah berkoordinasi dengan BPJS perwakilan Madura. Pasalnya, PPID yang merupakan peserta BPJS, iurannya dibayar pemerintah. Sedangkan kemampuan anggaran Pemkab Bangkalan yang terbatas, diperkirakan tidak mampu mencover seluruh PBID yang telah terdata.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Sudibyo menyampaikan, pada tahun 2020 ini, akan ada pengurangan PBID sebanyak 90 ribu jiwa. Sudiyo juga berdalih, pengurangan itu juga berkaitan dengan validasi data, mensinkronkan data agar lebih maksimal.

“Selama ini data kami kan belum sinkron dan sampai saat ini masih terus diverifikasi dan validasi. Kemampuan anggaran ada, tenang, kita kan ada negara,” katanya.

“Karena bisa jadi, sebagian penerima yang dicover PBID juga dicover PBIN (Penerima Bantuan Iuran Nasional). Jadi yang sudah dicover PBIN akan kami hapus,” tambahnya.

Pengurangan itu, kata Sudibyo, tidak serta-merta dilakukan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan. Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan dalam pengurangan jumlah peserta PBID itu.

Pertama, dia akan melakukan sinkronisasi data mulai dari  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terlebih dahulu.

“Jika di Dispenduk ini sudah selesai, tinggal melakukan sinkron dengan Dinas Sosial (Dinsos). Dari Dinsos ini nanti kelihatan yang masuk BDT berapa, sisanya nanti kami sinkronkan lagi,” terangnya.

Untuk memvalidasi data itu, Sudiyo mengaku, pihaknya akan turun langsung ke rumah-rumah melalui semua insan kesehatan. Hal tersebut dilakukan, agar data yang ia peroleh benar-benar valid.

Sebab, dirinya menargetkam dari yang semula 155.038 jiwa penerima PBID, harus berkurang menjadi 65.000 jiwa. Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan bidan-bidan yang ada di desa untuk ikut terjun ke rumah-rumah warga calon penerima PBID.

“Kita akan mendatangi rumah-rumah secara langsung dan indikatornya, saya pakai hati nanti, agar anggaran Rp31 miliar itu benar-benar tepat sasaran,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Wilayah Madura, Elke Winasari menyampaikan, menanggapi adanya kenaikan iuran tersebut. Dia mempersilakan Pemkab Bangkalan apakah mengurangi penerima PBID atau siap menambah anggarannya. Sebab, pengurangan itu merupakan hak pemerintah daerah masing-masing.

“Ini merupakan opsi yang diambil oleh Pemkab Bangkalan berkaitan dengan kenaikan premi BPJS. Kami hanya memberi pilihan untuk disepakati, apakah pemkab mau menyesuaikan anggarannya atau melakukan pengurangan itu bebas,” terangnya.

Masih menurut Elke, dari 4 kabupaten yang ada di Madura, hanya pihak Pemkab Bangkalan  yang memutuskan untuk melakukan pengurangan. Sedangkan, 3 kabupaten lainnya menyesuaikan anggarannya dengan penerima PBID.

Elke juga berharap, adanya pengurangan itu satu sisi pemerintah daerah juga melihat dari sisi masyarakat yang nantinya tidak tercover di PBID.

“Untuk daerah lain tidak melakukan pengurangan, hanya di Bangkalan saja,” pungkasnya.

Perlu diketahui, iuran BPJS hingga 100 persen tersebut memaksa Pemkab Bangkalan merogoh APBD lebih dalam, atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 lalu, sebelum iuran BPJS naik pemerintah harus membayar Rp44 miliar.

Tahun 2020, setelah dirasionalisasikan dengan jumlah penerima yang sama, pemkab harus membayar Rp82 miliar. Tahun 2019 juga, jumlah PBID BPJS Kesehatan di Kabupaten Bangkalan berjumlah 155.038 jiwa. (ina)

 

 

Komentar

News Feed