Tidak Merata, Bantuan Beras Subsidi Ditolak

  • Whatsapp
DITOLAK: Penyaluran beras subsidi (rasidi) di Kabupaten Sampang tidak berjalan mulus, karena terdapat empat kepala desa menolak, sehingga 152 KPM gagal menerima beras bersubsidi.

Kabarmadura.id – Sebanyak 38 desa mendapat bantuan  beras bersubsidi (Rasidi) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemrov Jatim) pada tahap kedua tahun 2018. Dari data Dinas Sosial (Dinsos) Sampang tersebut, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) rasidi mencapai 9.822 jiwa. Namun sayang, hanya 9.678 jiwa yang menerima rasidi.

Dengan begiru, masih terdapat 152 keluarga penerima manfaat (KPM) gagal terima beras bersubsidi. Penyaluran bantuan rasidi yang tidak berjalan mulus tersebut, lantaran terdapat empat desa yang menolak bantuan itu.

Adapun desa yang menolak penyaluran rasidi tersebut, yakni Desa Jentra Timur dengan jumlah KPM 19 jiwa, Desa Betioh  26 KPM, Desa Masaran 39 KPM, dan Desa Banyuates 68 KPM, semuanya di Kecamatan Banyuates.

Kepala Bidang (Kabid) Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Dinsos Sampang, Syamsul Hidayat berujar, alasan pihak aparat desa menolak bantuan rasidi tersebut, karena khawatir terjadi kecemburuan sosial. Sebab, kouta yang terdata sebagai KPM rasidi, tidak merata.

Rupanya, data KPM yang telah dirilis, hanya mampu mengkafer sekitar 15 persen dari total jumlah penduduk miskin di desa itu, artinya tidak semua warga miskin bisa mendapat jatah rasidi.

”Setelah kami tanya kepada pihak desa, mereka bealasan, khawatir terjadi perselisihan di tengah masyarakat, mengingat tidak semua warga kurang mampu bisa mendapat jatah rasidi ini,” ujarnya, Selasa (9/10).

Dengan adanya penolakan bantuan tersebut, Dinsos Sampang harus dibuat bingung untuk menemukan solusinya. Sebab, wewenang instansi tersebut, sebatas menyalurkan dan mendampingi para KMP rasidi. Sedangkan yang berwenang dalam menentukan kuota penerima, sepenuhnya melekat di Pemrov Jatim selaku penyedia bantuan.

Selain itu, Dinsos Sampang hanya berwenang memastikan agar proses penyaluran bantuan rasidi  ke semua desa penerimam dapat berjalan lancar. Namun jika ada desa yang menolak, pihaknya cukup melaporkan ke Pemprov Jatim.

”Kami sudah melobi dan meminta kepala desa untuk menerima penyaluran bantuan ini, namun mereka tetap menolak, maka kami sarankan buat surat pernyataan penolakan untuk buat laporan kepada penyedian bantuan,” bebernya.

Menanggapi adanya penolakan bantuan rasidi oleh sejumlah kepala desa, anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri meminta, pemerintah dalam hal ini, dinsos segera  menemukan solusi, karena ada warga miskin yang dirugikan. Pihaknya berharap dinsos lebih tegas dan gencar mensosialisasikan program itu, sehingga masyarakat, utamanya aparat desa bisa mengerti dan paham manakala penentuan kuota penerima rasidi itu, sepenuhnya di tentukan oleh Pemprov Jatim.

“Kami harap, dinsos segera menyadarkan aparat desa yang menolak bantuan ini, karena penolakan ini, sangat merugikan banyak warga miskin, maka segera dicarikan solusinya, jangan dibiarkan,”katanya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *