oleh

Tidak Merata, Kampung KB di Pamekasan Hanya Berjumlah 37

Kabarmadura.id/Pamekasan-Kampung kelurga berencana (KB) di Kabupaten Pamekasan, belum merata. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dari 189 desa dan kelurahan, hanya ada 37 kampung KB yang dibentuk oleh pemerintah.

Menurut Kepala DP3AKB Pamekasan Yudistinah, pembentukan kampung KB merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa serta membangun kampong KB meskipun jumlahnya saat ini belum cukup ideal.

Dirinya mengakui, tidak semua kecamatan yang ada di wilayahnya memiliki kampung KB. Sebab untuk bisa ditunjuk menjadi kampung KB, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, adapun salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi kampung KB, yakni adanya keterpaduan program kependudukan keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

“Pembetukan kampung KB harus memenuhi kriteria sasaran umum, kriteria wilayah, dan kriteria khusus,” ungkapnya, Selasa (30/6/2020).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, jumlah kampung KB di setiap kecamatan berbeda-beda. Untuk KecamtanTlanakan ada 4 desa, Kecamatan Pademawu ada 5 desa, Kecamtan Galis ada 1 desa, Kecamatan Proppo ada 9 desa, Kecamatan Pamekasan ada 1 desa, Kecamatan Palengaan ada 5 desa, Kecamatan Pegantenan ada 1 desa, Kecamatan Larangan ada 2 desa, Kecamatan Pakong ada 1 desa, Kecamatan Waru 2 desa, Kecamatan Batumarmar  ada 3 dan Kecamtan Kadur ada 2 desa.

“Untuk tahun 2018 pembentukan kampung KB dari Kementerian Desa Tertinggal merupakan desa tertinggal serta memiliki kasus stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan Khairul Umam menyampaikan, meski bukan wewenang dari pemerintah kabupaten, pembentukan kampung KB harus menjadi perhatian serius.

Pemerintah kabupaten harus menyiapkan beberapa formulasi yang mendukung terhadap terbentuknya kampung KB. Sebab dirinya menilai, edukasi KB sangat dibutuhkan dalam mengatur jarak kelahiran di masyarakat.

“Jangan pasif, mestinya dinas terkait melakukan pengusulan dengan meggunakan beberapa pertimbangan sebagai variable atau indikator, bahwa pendidikan bagi keluarga berencana di bawah itu sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (rul/pin)

 

 

Komentar

News Feed